Kabar24.com, PADANG—Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatra Barat membentuk desa tangguh bencana, guna menyiapkan masyarakat mandiri dalam menghadapi bencana gempa dan tsunami.
Bupati Kepulauan Mentawai Yudas Sabaggalet mengatakan sebanyak 33 desa akan dikembangkan menjadi desa tangguh bencana, yang disiapkan untuk meminimalisir kerugian saat terjadi bencana.
“Mentawai ini kan memang tempatnya bencana, gempa dan tsunami. Kami akan bentuk 33 desa tangguh bencana,” katanya, beberapa waktu lalu.
Menurutnya, daerah Mentawai yang luas serta memiliki banyak perkampungan tidak bisa dikendalikan melalui pemerintah daerah dari ibukota kabupaten saja, tetapi juga perlu menyiapkan seluruh masyarakat untuk tangguh dan mandiri saat bencana terjadi.
Yudas mengatakan saat ini, pemerintah setempat tengah menyiapkan skema dan sarana pendukung untuk mempercepat pembentukan desa tangguh bencana.
“Termasuk aturan hukum dan sarana pendukung untuk menciptakan desa tangguh bencana, itu yang menjadi perhatian kami,” ujarnya.
Baca Juga
Sebanyak 33 desa tangguh bencana itu tersebar di empat pulau besar di Mentawai, yakni Pulau Siberut, Pulau Sipora, Pulau Pagai Utara dan Pulau Pagai Selatan.
Selain membentuk desa tangguh bencana, Yudas meminta hasil penelitian mengenai kegempaan yang dilakukan sejumlah lembaga di sekitar Mentawai agar dipublikasikan dan disosialisasikan kepada masyarakat dan pemerintah daerah setempat.
Sehingga, imbuhnya, pemerintah daerah bisa mengambil langkah strategis untuk meminimalisir dampak bencana yang terjadi.
“Apalagi penelitian yang dilakukan erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat Mentawai yang rentan terhadap bencana gempa, harus dipublikasikan,” kata Yudas.
Dia mengungkapkan selama ini banyak lembaga yang melakukan penelitian terkait potensi gempa dan tsunami di Mentawai, namun hanya sebatas penelitian yang tidak diikuti sosialisasi kepada masyarakat dan pemerintah daerah.
Yudas berencana menetapkan regulasi terhadap berbagai penelitian di Mentawai, terutama yang menyangkut kebencanaan agar hasilnya memang juga bermanfaat bagi masyarakat setempat.
“Selama ini banyak yang bikin penelitian, tetapi tidak diketahui pemda. Kami ingin ada aturan main lah, sehingga hasilnya juga bermanfaat bagi masyarakat Mentawai,” katanya.
Nurdin, Kepala BPBD Mentawai menyebutkan untuk pembentukan desa tangguh bencana, mengacu pada Peraturan Kepala BNPB No.1/2012. Desa tangguh bencana memiliki 13 parameter yang menjadi syarat minimal sebelum dilakukan pembentukan.
“Sebanyak 33 desa tangguh bencana yang akan kami bentuk, sudah memenuhi persyaratan itu. Bahkan beberapa desa sudah mulai menjalankan kemandirian ini,” katanya.
Dia menyebutkan dalam pelaksanaannya, desa tangguh bencana akan dibagi dalam tiga kategori yakni utama, madya dan pratama.
