Kabar24.com, DENPASAR—Masyarakat Sanur, Denpasar, mendatangi Rumah Sakit Bali Mandara untuk menagih komitmen terkait rekrutmen karyawan yang disepakati mengakomodasi tenaga kerja desa setempat.
Ketua Yayasan Pembangunan Sanur (YPS) Ida Bagus Gede Sidharta Putra mengatakan kedatangannya bukan untuk mengemis, tetapi meminta komitmen dari pihak pemprov terkait hak warga mendapat pekerjaan di RS Bali Mandara.
YPS sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat desa tersebut bersama desa memiliki kesepakatan agar investasi di wilayah Sanur melibatkan tenaga kerja setempat. Minimal 40% pekerjanya warga Sanur, bahkan beberapa perusahaan memberikan porsi 90%.
“Kami hanya minta 10% dari RS Bali Mandara sesuai pertemuan terdahulu, nyatanya dari rekrutmen sekitar 500 orang, hanya 7 orang saja dari Sanur,” katanya, Selasa (24/20/2017).
Ketua YPS bersama perangkat desa dan tokoh Desa Sanur mendatangi rumah skait milik Pemprov Bali itu karena batalnya kehadiran Wakil Gubernur Ketut Sudikerta dalam pertemuan yang telah diagendakan di Kantor YPS. Pertemuan dengan pihak RS Bali Mandara itu berakhir tanpa hasil.
I Gusti Alit Kencana , Wakil Ketua YPS yang khusus menangani masalah RS Bali Mandara mengatakan sejak awal sudah mengirimkan 280 nama dari berbagai tenaga terampil untuk mengisi lowongan sesuai pembicaraan.
Baca Juga
“Kami juga telah bertemu pihak Badan Kepegawaian Daerah [BKD Pemprov Bali] tapi responsnya sangat tidak menyenangkan,” ujarnya.
Pihak RS bukan tidak memberikan jatah, namun jatah yang diberikan hanya 7 orang saja. Itu pun untuk tenaga sopir dan perawat yang ternyata 4 orang di antaranya bukan asli Sanur. “Kami tidak mengancam, tapi sekitar 19.000 warga kami akan hadir saat launching sebagai bentuk kekecewaan,” sebutnya.
Anggota DPRD Kota Denpasar Wayan Mariyana Wandira mendukung masyarakat Sanur. “Saat di daerah lain rencana pembangunan RS ini ditolak, justru pembangunan RS Bali Mandara sangat lancar tanpa hambatan di Sanur. Tapi, kok, perlakuannya sekarang seperti ini,” ujarnya.
Plt Direktur RS Bali Bandara Bagus Darmayasa mengatakan tidak memiliki otoritas terkait persoalan rekrutmen. “Saya selaku pelaksana tugas direktur RS tak memiliki wewenang. Tapi saya siap memfasilitasi untuk bertemu dengan Gubernur Bali,” katanya.
Mendengar jawaban tersebut, salah seorang tokoh Sanur, Anak Agung Bagus Amertajaya, spontan mengambil alih pembicaraan. Ia mengatakan pertemuan itu tak bisa memberikan keputusan yang diharapkan. "Kita lihat saja berikutnya, yang terjadi biarlah terjadi," katanya.
