Bisnis.com, JAKARTA – Pengentasan kemiskinan dan kebijakan afirmatif menjadi satu dari empat aspek pemerataan yang menjadi fokus pemerintahan Kabinet Kerja. Apa saja yang ada di dalam aspek ini?
Berdasarkan dokumen ‘Capaian 3 Tahun Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla’ dari Kantor Staf Presiden, aspek ini mencakup empat bagian penting, yakni pemenuhan kebutuhan dasar, keberpihakan, pemberdayaan, dan pembangunan Papua.
Keempat bagian penting itu terjewantahkan dalam berbagai kebijakan yang diharapkan mampu meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM). Pada dasarnya, kemajuan dan perubahan kualitas hidup masyarakat ditentukan oleh seberapa besar kebijakan pembangunan berdampak.
Dampak yang diharapkan itu tentunya berkaitan dengan tren positifnya IPM, yakni naiknya harapan hidup, berkurangnya buta aksara, meningkatkan standar hidup, serta bertambahnya tingkat partisipasi dalam pendidikan.
Realisasi IPM pada 2016 mencapai 75,3, naik dari posisi 2014 dan 2015 yang mencapai 73,8 dan 74,8. Kendati selama ini mencatatkan realisasi yang lebih tinggi dari target, pemerintah berkomitmen terus memperbaiki tingkat kualitas pembangunan manusia di Tanah Air.
