Bisnis.com, JAKARTA – Sektor maritim menjadi fokus pemerintah yang diletakkan dalam aspek pembangunan ekonomi dan peningkatan produktivitas.
Dalam dokumen ‘Capaian 3 Tahun Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla’ dari Kantor Staf Presiden, pemerintah mengatakan setiap orang saat ini sudah sadar besarnya potensi ekonomi sektor maritim. Pemerintah ‘berlayar’ untuk menjaring potensi ini demi kemakmuran rakyat.
Pasalnya, industri pengolahan ikan, bioteknologi, pertambangan dan energi, wisata bahari, transportasi laut, jasa maritim, sumber daya pulau-pulau kecil, dan hutan mangrove merupakan sederet potensi yang siap untuk dijaring dan dipanen.
Jumlah produksi ikan tangkap dan budidaya terus mengalami peningkatan. Pada 2016, produksi ikan tangkap mencapai 6,8 juta ton, naik dari posisi dua tahun sebelumnya yang secara berurutan mencapai 6,4 juta ton dan 6,6 juta ton.
Selanjutnya, produksi ikan budidaya pada tahun lalu mencapai 16,6 juta ton. Realisasi angka sementara ini menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan posisi 2014 dan 2015 yang masing-masing mencapai 14,3 juta ton dan 15,6 juta ton.
Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla mendorong penggunaan pakan mandiri di sentra-sentra perikanan budidaya sehingga mengurangi ongkos produksi dan impor pakan. Menurut pemerintah, penggunaan pakan mandiri meningkatkan pendapatan pembudidaya ikan sekitar 30%.
Tidak hanya itu, pemerintah juga mengembangkan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT). Langkah ini dilakukan untuk memperbanyak pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.
Saat ini ada 12 SKPT baru yakni Sabang (Rp112,9 miliar), Mentawai (Rp24,5 miliar), Natuna (Rp106,9 miliar), Sebatik (72,8 miliar), Sumba Timur (Rp41,3 miliar), Rote Ndao (Rp45,8 miliar), Talaud (Rp44,3 miliar), Morotai (Rp54,2 miliar), Saumlaki (Rp6,5 miliar), Biak (Rp57,3 miliar), Mimika (Rp12,6 miliar), dan Merauke (Rp41,3 miliar).
Pemerintah juga terus berupaya untuk memberikan layanan asuransi kepada nelayan. Sejak peluncuran pada Agustus 2016, realisasi pemegang kartu asuransi nelayan pada Desember 2016 mencapai 409.498 jiwa. Adapun, target pada Agustus 2017 sudah mencapai 500.000 jiwa.
Lebih dari pada itu semua, Kabinet Kerja telah melakukan penegakan kedaulatan maritim. Sejauh ini, pada 2017, ada 317 kapal pencuri ikan yang ditenggelamkan. Angka itu naik dari posisi 2014, 2015, dan 2016 yang masing-masing mencapai 8, 126, dan 232 unit kapal.
“Penegakan hukum dan penegasan kedaulatan atas laut adalah pintu masuk pertama untuk mewujudkannya,” tulis pemerintah dalam dokumen tersebut, seperti dikutip pada Jumat (20/10/2017).
