Bisnis.com, JAKARTA – Peningkatan produktivitas dan perbaikan kualitas manusia menjadi bagian penting dalam aspek pembangunan ekonomi yang diusung pemerintah untuk mewujudkan pemerataan.
Dalam dokumen ‘Capaian 3 Tahun Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla’ dari Kantor Staf Presiden, pemerintah mengakui modal penting dalam pembangunan ekonomi yakni tersedianya sumber daya manusia (SDM).
“Tanpa memperhatikan faktor yang satu ini, kualitas pembangunan ekonomi tentu takkan mengalami peningkatan,” tulis pemerintah dalam dokumen tersebut, seperti dikutip pada Jumat (20/10/2017).
Menurut pemerintah, produktivitas dalam pembangunan ekonomi juga sangat ditentukan oleh SDM yang berkualitas. Oleh karena itu, pengembangan SDM menjadi salah satu strategi penting yang dijalankan pemerintah Kabinet Kerja.
Hal ini dilakukan dengan memastikan adanya perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) di dalam dan di luar negeri. Berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja, jumlah kepesertaan asuransi TKI terus mengalami peningkatan.
Pada Juni 2017, jumlah kepesertaan asuransi TKI mencapai 813.696, naik dari posisi akhir 2015 dan 2016 yang masing-masing mencapai 336.934 dan 671.080.
Pemerintah juga telah membentuk 21 Satgas TKI di berbagai wilayah di Tanah Air untuk menurunkan jumlah kasus yang selama ini menimpa TKI. Melalui Satgas TKI, dalam kurun 2015-2016, telah ada pencegahan 2.894 TKI nonprocedural.
Jumlah TKI bermasalah pun mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hingga Juni 2017, ada 15.157 orang TKI yang bermasalah. Pada 2015 dan 2016, setidaknya jumlah TKI bermasalah lebih banyak yakni 30.661 dan 19.029 orang.
Sejalan dengan hal ini, pemerintah juga menjalankan program Desa Migran Produktif agar TKI dapat memberikan nilai lebih bagi desa asalnya. Saat ini sebaran Desa Migran Produktif ada di Sumut, Jambi, Lampung, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, Kalbar, NTB, dan NTT.
Pemerintah juga meningkatkan kualitas pekerja melalui penyempurnaan program-program pendidikan vokasi. Hal ini dilakukan agar ada proses link and match dengan kebutuhan industri. Sampai saat ini, terdapat 308 industri/ perusahaan yang membina 1.035 SMK.
“Targetnya tercapai 1 juta tenaga industri yang tersertifikasi kompetensi,” imbuh pemerintah.
