Bisnis.com, PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatra Barat berencana mempercepat pengoperasian pelabuhan Teluk Tapang di Kabupaten Pasaman Barat guna mempermudah akses hasil bumi seperti CPO, biji besi dan batubara.
Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit menyebutkan Teluk Tapang merupakan pelabuhan prioritas untuk dikembangkan untuk menekan biaya transportasi angkutan barang di wilayah Sumbar bagian utara.
“Untuk pengoperasian Teluk Tapang ini masih terkendala pembebasan lahan dan jembatan,” katanya, Senin (16/10/2017).
Dia mengatakan akses jalan raya menuju lokasi pelabuhan sudah ditingkatkan menjadi jalan nasional. Namun, infrastruktur menuju pelabuhan itu masih kekurangan 6 buah jembatan penghubung.
Nasrul juga mendesak pemerintah setempat mempercepat proses pembebasan lahan yang masih tersisa di lokasi pengembangan Pelabuhan Teluk Tapang.
Dia mengungkapkan jika pelabuhan di bagian utara wilayah Sumbar itu dioperasikan maka akan meningkatkan mobilitas barang sekaligus menekan biaya distribusi yang selama ini cenderung tinggi.
Dengan beroperasinya pelabuhan itu, maka Sumbar akan memiliki dua pelabuhan penting, yakni Teluk Tapang di bagian utara dan Teluk Bayur di bagian selatan.
Kehadiran pelabuhan tersebut, imbuhnya, juga akan membantu konektivitas tol laut yang dikembangkan pemerintah pusat.
Menurutnya, dalam konsep tol laut, pelabuhan Teluk Tapang akan dikoneksikan dengan Pelabuhan Sibolga di Sumatra Utara, serta pelabuhan lainnya.
Dia menuturkan pemerintah provinsi akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pengerjaan dan pengoperasian Pelabuhan Teluk Tapang. Apalagi, pelabuhan itu sudah diujicobakan Maret lalu.
Sementara itu, Bupati Pasaman Barat Syahiran menyebutkan pembangunan infrastruktur Teluk Tapang masih terkendala karena terbatasnya anggaran pembangunan dari APBD kabupaten.
“Kalau mengandalkan APBD Pasbar sulit. Tetapi memang sudah diajukan dan masuk rencana pembangunan nasional,” katanya.
Dia mengatakan kebutuhan untuk pembangunan jalan dan jembatan menuju pelabuhan Teluk Tapang membutuhkan biaya sekitar Rp368 miliar, dengan panjang jalan yang belum teraspal sekitar 33,9 kilometer.
