Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

HARI KESAKTIAN PANCASILA: Jangan Goreng Peristiwa G30S/PKI Untuk Komoditas Politik

Menteri Koordinasi bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto berharap peristiwa G30S PKI tidak menjadi komoditas politik, baik jangka pendek maupun untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) yang akan datang.
Presiden Joko Widodo memimpin upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, Kamis (1/10)./Antara
Presiden Joko Widodo memimpin upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, Kamis (1/10)./Antara

Kabar24.com, JAKARTA - Menjelang Pilpres 2019 sejumlah isu muncul bagai komoditas politik untuk kepentingan jangka pendek.

Menteri Koordinasi bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto berharap peristiwa G30S PKI tidak menjadi komoditas politik, baik jangka pendek maupun untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) yang akan datang.

"Kalau ada yang goreng, yang goreng itu ditanya, cari siapa yang goreng dan tanyakan maunya apa. Jangan sampai peristiwa G30S PKI ini menjadi komoditas politik," kata Wiranto usai mendampingi Presiden Joko Widodo dalam Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Kompleks Monomen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta, Minggu (1/10/2017).

Menurut dia, peristiwa G30S/PKI ini jika dibawa ke politik akan menimbulkan kegaduhan, akan menimbulkan suasana yang saling salah menyalahkan dan akhirnya mengganggu stabilitas nasional.

"Akhirnya mengganggu pembangunan nasional, mengganggu kepentingan masyarakat,' kata Wiranto.

Menko Polhukam mengatakan bahwa semua harus bisa memahami peristiwa ini, karena sejarah tidak bisa diputar balik, sehingga sejarah adalah sejarah.

"Sejarah adalah referensi kita untuk tidak mengulang lagi, kan tadi Presiden sudah mengatakan untuk tidak mengulang peristiwa kelam itu," katanya.

Wiranto mengatakan peristiwa G30S/PKI bisa menjadi pembelajaran untuk bangsa dalam membangun masa kini, dan menata masa depan.

"Dengan demikian, penyelesaian secara yuridis sudah tidak mungkin. Nanti akan terlalu banyak yang mengklaim salah dan benar. Oleh karena itu kita tidak masuk ke suasana yang saling mengklaim benar dan menyalahkan orang lain. Tidak ada itu. Penyelesaian dengan nonyudisial," katanya.

Wiranto mengungkapkan penyelesaian nonyudisial sudah berlangsung.

"Secara nonyudisial, penyelesaian pembauran kembali dari masyarakat sudah terjadi sebenarnya. Lalu apa yang diributkan. Kita saling menyalahkan terus, energi kita habis untuk ini. Makanya tadi Presiden mengatakan, sudahlah itu merupakan sejarah kelam bangsa Indonesia yang merupakan satu pembelajaran bagi bangsa Indonesia ke depan," katanya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Newswire
Editor : Saeno
Sumber : Antara
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper