BI Minta Pemda Sumbar Fasilitasi Kemudahan Izin

Laju investasi di Sumatra Barat sepanjang semester pertama tahun ini cenderung melambat akibat belum optimalnya pengembangan hilirisasi industri di daerah itu.
Heri Faisal
Heri Faisal - Bisnis.com 27 September 2017  |  11:09 WIB

Kabar24.com, PADANG—Laju investasi di Sumatra Barat sepanjang semester pertama tahun ini cenderung melambat akibat belum optimalnya pengembangan hilirisasi industri di daerah itu.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumbar Endy Dwi Tjahjono menyebutkan pertumbuhan investasi di kuartal kedua melambat, didorong minimnya penanaman modal swasta, sehingga sektor industri tidak tumbuh optimal.

“Ekonomi yang masih lesu menyebabkan investasi juga belum tumbuh optimal. Juga kendala-kendala lainnya,” kata Endy, Selasa (26/9/2017).

Menurutnya, selain kondisi ekonomi, geografis Sumbar yang sulit juga jadi alasan investor menunda investasi. Termasuk juga persoalan klasik seperti panjangnya proses pembabasan lahan yang menghambat investasi.

Selain itu, juga banyak investor yang telah mengantongi izin namun belum merealisasikan investasinya.

Termasuk juga rendahnya realisasi belanja modal pemerintah yang sampai semester pertama hanya 13,8% dari target APBD.

BI mendorong pemerintah daerah meningkatkan investasi dengan memberikan kepastian perizinan dan fasilitasi kemudahan persoalan pengadaan lahan.

“Investasi perlu dimaksimalkan untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.

Data Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Bank Indonesia yang dirilis Agustus lalu, mencatatkan penanaman modal asing (PMA) di kuartal dua hanya US$ 0,4 juta atau turun signifikan dari kuartal pertama yang mencapai US$ 3,5 juta.

Begitu pula dengan penanaman modal dalam negeri (PMDN) dari Rp570,7 miliar di kuartal pertama turun menjadi hanya Rp237,7 miliar di kuartal kedua.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumbar Maswar Dedi menargetkan investasi yang masuk ke daerah itu tahun ini mencapai Rp6,5 triliun.

“Baru 20% dari target. Tetapi untuk angka sebetulnya sudah sampai 40%, namun ada beberapa kendala yang perlu diselesaikan,” katanya.

Dia mengungkapkan jika memasukan investasi dari PT Sumpreme Energy di bidang geothermal atau panas bumi senilai Rp1,8 triliun, yang realisasinya baru dilaksanakan pada kuartal ketiga, maka realisasi investasi ke daerah itu sudah menyentuh 70%.

Maswar menuturkan investasi terbesar Sumbar saat ini berasal dari pengembangan energi panas bumi di Solok Selatan, dan rencana investasi panas bumi oleh PT Hitay Daya Enery di Kabupaten Solok

Selain itu, investasi lainnya yakni di bidang pengolahan crude palm oil (CPO) atau minyak sawit, karet, perdagangan, perhotelan, dan pariwisata.

Fokus pemerintah daerah, imbuhnya, memang mendorong peningkatan investasi di sektor pariwisata yang potensinya sangat besar. Apalagi, Sumbar telah ditetapkan sebagai daerah tujuan wisata halal dunia.

Adapun, sepanjang tahun lalu nilai investasi yang masuk ke daerah itu mencapai Rp4,8 triliun, jauh di atas target pemerintah yang hanya Rp3,5 triliun.

Secara keseluruhan, bidang investasi yang menjadi buruan investor tahun lalu masih di industri pengolahan, agro industri, pembangkit listrik dan energi terbarukan, tambang, kelautan dan perikanan, hotel dan restoran, perkebunan, dan perdagangan.

Saat ini, Maswar mengakui hambatan tanah masih menjadi kendala investasi di daerah itu. Namun, pemda menjamin memfasilitasi pembebasan lahan, sehingga tidak menghambat masuknya investasi.

“Kami bantu investor yang bermasalah pada urusan tanah ini. Jadi jauh-jauh hari yang dituntaskan dulu tanahnya baru dipromosikan,” katanya.

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
sumbar

Editor : Rustam Agus

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top
Tutup