Kabar24.com, JAKARTA—Partai Demokrat meminta Presiden Joko Widodo mengingatkan partai politik pendukungnya untuk tidak melemahkan KPK.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan mayoritas partai yang mengusung Pansus Hak Angket DPR terhadap KPK adalah koalisi pemerintah.
Oleh karenanya, akan sangat baik jika presiden demi kepentingan rakyat berani mengingatkan partai-partai tersebut lebih baik mendukung penguatan KPK daripada memaksakan hak angket yang disinyalir malah bisa memperlemah kinerja lembaga antirasuah tersebut ke depan.
"Rakyat tentu tidak akan lupa pada janji Presiden Jokowi saat kampanye dulu yang ingin memperkuat KPK dengan melipatgandakan penyidiknya hingga 10 kali lipat. Ternyata janji tersebut hingga hari ini masih jauh belum terwujud, padahal presiden sudah hampir 3 tahun memimpin negeri ini," katanya, Selasa (26/9).
Menurutnya, Pansus tersebut jelas menjadi pertaruhan besar bagi DPR, khususnya partai pengusung akan komitmennya untuk tetap konsisten memerangi korupsi.
Dia menyebut rakyat tidak ingin semangat penegak hukum kendor dan terganggu karena keberadaan Pansus ini.
Baca Juga
"Celakanya lagi Pansus Angket KPK muncul di saat KPK menangani beberapa kasus korupsi besar. Pansus ini disinyalir bisa mengganggu proses penegakan hukum yang saat ini dilakukan oleh KPK," tuturnya.
Menurutnya, keberadaan Pansus tidak tepat untuk dilanjutkan. Sebelumnya, beredar wacana masa kerja Pansus akan ditambah karena belum mendapatkan konfirmasi KPK. Adapun KPK enggan menemui Pansus karena dinilai cacat hukum.
Dia menilai, memikirkan penambahan jumlah penyidik jauh lebih rasional dan berguna dibandingkan berkutat dengan Pansus.
"Presiden Jokowi masih punya waktu sekitar 2 tahun, walau agak terlambat terhitung dari janjinya, tetapi bagaimanapun tetap masih punya kesempatan memenuhi janjinya meningkatkan jumlah penyidik KPK," ujarnya.
Oleh karena itu, kata dia, presiden harus segera meminta partai-partai pendukungnya yang menduduki mayoritas kursi di DPR mengedepankan peningkatan jumlah penyidik KPK.
