Infrastruktur Jateng : Proyek Baru Sentuh Kelas Menengah

Badan Pusat Statistik Jawa Tengah (BPS Jateng) mencatat efek pembangunan infrastruktur yang digalakan pemerintah Jateng di bawah Gubernur Ganjar Pranowo baru dinikmati oleh kelas menengah ke atas.
Anggara Pernando | 25 September 2017 20:50 WIB
Simpang Lima Semarang, Jawa Tengah - Bisnis.com

Kabar24.com, SEMARANG – Badan Pusat Statistik Jawa Tengah (BPS Jateng) mencatat efek pembangunan infrastruktur yang digalakan pemerintah Jateng di bawah Gubernur Ganjar Pranowo baru dinikmati oleh kelas menengah ke atas.

Kepala Bidang Neraca dan Analisa Statistik BPS Jateng Samiran menuturkan semenjak 2014 angka pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah selalu berada di atas rata-rata nasional. Pertumbuhan yang relatif lebih tinggi ini konsisten hingga semester I/2017 lalu dimana pertumbuhan Jateng mencapai 5,24% sementara secara nasional hanya 5,01%.

“Tapi jika dilihat yang menikmati hanya kelas menengah,” kata Samiran di sela peluncuran aplikasi ‘One Touch Statistics Jateng’ di Semarang, Senin (25/9).

Berdasarakan potret yang direkam oleh BPS, gencarnya pembangunan infrastruktur justru membuat pendapatan 20% penduduk dari kelas ekonomi atas mengalami penurunan pendapatan, sebanyak 40% pendapatan penduduk miskin masih stagnan. Sedangkan yang menikmati dampak langsung pembangunan ini justru 40% kelas menengah.

“Artinya pembangunan infrastuktur saat ini hanya [masyarakat ekonomi] menengah ke atas yang mengakses [dan memperoleh dampak keuntungan],” katanya.

Meski begitu, dia menegaskan pembangunan infrastruktur merupakan satu keniscayaan yang dibutuhkan untuk mengakselerasi pertumbuhan. Peningkatan infrastruktur juga akan membuka peluang bisnis dan memberi akses bagi masyarakat sehingga menciptakan nilai jual lebih tinggi.

“Tapi jangan porsi terbesarnya hanya di infrastruktur tapi harus di pilah agar mendorong masyarak miskin [juga terdampak],” katanya.

Dia menjelaskan agar mempoleh manfaat dari pembangunan besar-besaran yang dilakukan pemerintah masyarakat miskin memerlukan penanganan khusus.

Penanganan ini juga tidak bisa dilakukan secara sama rata. “Treatmennya harus berbeda-beda, ada yang butuh dukungan akses modal. Ada yang butuh pelatihan ada juga yang cukup disalurkan sebagai tenaga kerja,” katanya.

Kepala BPS Jawa Tengah Margo Yuwono mengatakan perlu keberpihakan terhadap usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Pasalnya usaha jenis ini mencapai 98,98% dari populasi usaha di wilayah ini.

Dia mencontohkan keberpihakan ini dapat dimulai dengan pengaturan penggunaan rest area di areal jalan tol yang berada di Jawa Tengah.

Masyarakat pantai utara (Pantura) yang menjalankan bisnisnya bergantung dari lalu lintas kendaraan dari Jakarta-Surabaya akan merasakan dampak langsung beroperasinya tol Trans Jawa yang ditarget rampung pada 2018 mendatang.

“Kalau yang masuk ke rest area pengusaha menengah besar maka itu akan mematikan UMKM yang ada. Padahal mereka penopang ekonomi Jawa Tengah,” katanya.

Tag : jateng
Editor : Rustam Agus

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top