Bisnis.com, PADANG—Manajemen PT Hotel Indonesia Natour (HIN) mengajak pemerintah daerah membangun hotel sendiri untuk mendukung kegiatan pariwisata dan dikelola oleh BUMN perhotelan.
Direktur Utama HIN Iswandi Said mengatakan perseroan siap menjadi operator bagi hotel-hotel milik pemerintah daerah dengan standar tinggi mengacu 14 hotel milik grup HIN di Tanah Air.
“Beberapa pemda sudah kerjasama, kami siap bantu sebagai operator dengan standar hotel yang terukur,” katanya di Padang, Rabu (13/9/2017).
Menurutnya, saat ini, selain menjalankan 14 hotel milik sendiri. PT HIN juga bekerjasama dalam pengoperasian hotel milik BUMN dan bekerjasama mengelola hotel pemda.
Dia mengatakan beberapa pemda sudah menjalin kerjasama pengelolaan hotel dengan BUMN bidang perhotelan tersebut, termasuk pemda DKI.
“Dengan DKI kami kerjasama mengelola Hotel Cempaka, juga beberapa pemda yang lain, termasuk salah satu pemda di Sumsel,” ujarnya.
Dia mendorong pemda dengan potensi pariwisata yang besar, untuk membangun hotel sendiri. Terutama untuk daerah yang akses transportasi masih sulit, seperti jauh dari bandara, sehingga menyulitkan masuknya investor.
Sumbar misalnya, juga salah satu daerah yang potensial untuk dikembangkan industri perhotelan, mengingat masih terbatasnya jumlah hotel di daerah.
Padahal, hampir seluruh daerah di Sumbar memiliki potensi pariwisata yang besar, namun masih minim dukungan sektor perhotelan.
Sebelumnya, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumbar Maulana Yusran mengakui keberadaaan hotel di Sumbar belum merata, padahal di daerah berkembang akomodasi hotel untuk mendukung pariwisata juga diperlukan.
“Jumlah hotel belum merata. Hanya kota Padang dan Bukittinggi yang ramai, dan bahkan cenderung kelebihan pasokan kamar,” katanya.
Dia mendorong investasi hotel diarahkan ke wilayah-wilayah yang masih kekurangan hotel, sehingga memudahkan wisatawan dan membantu pengembangan pariwisata setempat menjadi lebih merata.
Adapun, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan sektor pariwisata menjadi prioritas pengembangan daerah itu. Apalagi, Sumbar sudah ditetapkan sebagai destinasi pariwisata halal dunia.
“Kami fokuskan pengembangan di pariwisata, karena potensinya besar. Tinggal komitmen setiap daerah dan stakeholder untuk mamajukannya,” ujarnya.
Sebagai langka konkrit pengembangan pariwisata, Sumbar mengajukan dua daerah yakni Kawasan Mandeh di Pesisir Selatan dan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata.
.jpg?w=300&h=221)
