OTT KPK, Menteri Tjahjo Sebut Ada Upaya Menjebak Pejabat

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta semua pejabat kepala daerah mewaspadai area rawan korupsi mulai dari penyusunan anggaran hingga biaya perjalanan dinas.
Newswire | 15 September 2017 18:19 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (tengah) bersama Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Airin Rachmi Diany (kiri), dan Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Soeleman Soemawinata berjalan sebelum membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas REI ), di ICE BSD, Serpong, Tangerang Selatan, Kamis (14/9). - JIBI/Endang Muchtar

Kabar24.com, MEDAN - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta semua pejabat kepala daerah mewaspadai area rawan korupsi mulai dari penyusunan anggaran hingga biaya perjalanan dinas.

"Ada beberapa area rawan korupsi mulai penyusunan anggaran, belanja perjalanan dinas, pajak dan retribusi daerah, pengadaan barang dan jasa, jual beli jabatan dan belanja hibah dan bansos," ujarnya, di Medan, Jumat (15/9/2017).

Tjahjo mengatakan itu pada pengarahan kepada Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumut, Kota Medan dan lainnya. Tjahjo akan menghadiri Dialog Kebangsaan mewujudkan nilai-nilai Pancasila di Universitas Santo Thomas, di Medan, Sabtu (16/9/2017).

Selain menghindari dan hati-hati pada area yang rawan korupsi itu, para kepala daerah juga harus mewaspadai semua orang yang berada di sekitar.

"Jangan sampai terjebak yang berakhir dengan kasus operasi tangkap tangan," ujarnya.

Tjahjo mengakui, ada upaya orang untuk menjebak pejabat, tetapi kalau pejabatnya waspada dan menjalankan tugasnya dengan benar, maka kemungkinan kasus OTT tidak terjadi.

Khusus kasus OTT Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen diharapkan merupakan yang terakhir.

"Saya berharap jangan ada lagi kasus OTT dan sejenisnya di jajaran kepala daerah Sumut maupun daerah lainnya," ujar Kumolo

Sumatera Utara kembali menambah nama kepala daerahnya yang ditangkap KPK, dia adalah Bupati Batubara, OK Arya Zulkarnaen, yang terjerat OTT terima suap untuk proyek infrastruktur oleh KPK pada Rabu, 13 September 2017.

Sumber : Antara

Tag : OTT KPK
Editor : Nancy Junita

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top