Kabar24.com, JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri manyatakan terus memberikan Surat Edaran secara periodik kepada kepala daerah agar mengoptimalkan penyerapan anggaran, utamanya yang bersumber dari APBN.
“Kami terus membuat surat edaran kepada pemda provinsi, dan kabupaten/kota untuk mengingatkan penyerapan anggaran,” kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dikutip dari laman Kemendagri, Senin (14/8/2017).
Menurut Tjahjo, belum optimalnya realisasi anggaran salah satunya disebabkan pihak ketiga yang belum mengambil uangnya.
“Ada beberapa Pemda yang sudah optimal dan pihak ketiga memang belum mengambil uangnya, jadi kesannya uang tersimpan di bank. Padahal pihak ke III sudah bekerja di lapangan,” jelasnya.
Tjahjo pun mengatakan peringatan dari Presiden Jokowi harus menjadi perhatian para Kepala Daerah serta wakil dari pemerintah pusat, yakni Kemendagri, Kementerian Keuangan serta Bappenas.
Apalagi, dia mengatakan Presiden sudah mengingatkan sejak awal tahun agar dilakukan percepatan lelang proyek sehingga belanja tidak menumpuk dilakukan di akhir tahun.
“Penyerapan anggaran harus optimal, agar pertumbuhan ekonomi rakyat di daerah terus bergarak,” katanya.
Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut jika masih ada anggaran Rp220 triliun yang berada di bank-bank daerah. Jokowi mengingatkan agar kepala daerah segera menggunakan dana tersebut.
"Itu yang akan disiapkan. Karena sampai hari ini saya lihat kemarin di rekening masih ada 220 triliun rupiah yang berada di rekening-rekening BPD maupun di bank-bank yang lain. Uang ini ditunggu oleh rakyat, ditunggu realisasinya," kata Jokowi di Jember, Jawa Timur kemarin.
