Kabar24.com, DENPASAR—Presiden Joko Widodo berpesan kepada para penerima sertifikat hak atas tanah program strategis nasional di Bali untuk menggunakannya secara produktif dan hati-hati.
Presiden menyampaikan hal tersebut di depan 5.903 warga Baali yang menerima sertifikat gratis di Lapangan Puputan Margarana, Niti Mandala, Renon, Jumat (4/8/2017).
Presiden menjelaskan pemerintah akan menyelesaikan 116 juta tanah yang harus disertifikatkan yang sat ini baru mencapai 46 juta sertifikat.
Kata dia tahun ini akan dibagikan 5 juta sertifikat tanah seluruh Indonesia, 200 ribu di antaranya di Bali dan seluruh tanah di Bali akan tersertifikasi pada 2019. Sedangkan sertifikatisasi tanah pada 2018 ditargetkan meliputi 7 juta bidang tanah dan pada 2018 sebanyak 9 juta sertifikat.
Kata Jokowi upaya pemerintah memberikan sertifikasi tanah gratis untuk mengurangi sengketa tanah yang terjadi di mana-mana, baik antarperorangan, atau perorangan dengan lembaga, pemerintah, swasta dan sebagainya.
“Jadi, sertifikat ini merupakan bukti hak atas tanah agar hak itu jelas dan orang lain tidak bisa mengklaim,” katanya.
Baca Juga
Jokowi berpesan agar sertifikat disimpan dengan baik. Sertifikat boleh digunakan untuk agunan kredit di bank, asalkan penggunaannya berhari-hari. “Tolong dihitung, bisa mengangsur nggak bunga dan pokoknya? Kalau tidak mampu jangan dipaksakan, disimpan saja. Jangan sampai sertifikat disita bank,” pesan Presiden.
Sebelumnya, Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengatakan sertifikat tanah sangat bermanfaat bagi masyarakat. Dengan memiliki sertifikat masyarakat memiliki kepastin hukum dan membantu menggerakkan perekonomian keluarga.
Namun, Pastika juga mewanti-wanti warganya agar menjaga sertifikat tersebut dan tidak menggunakannya untuk modal judi. “Gunakan sebaik-naiknya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, jangan digadaikan tanpa tujuan yang jelas, apalagi untuk main judi, befoya-foya atau tajen, nanti sertifik melayang, tanah hilang dan keluarga telantar,” kata Pastika.
Pastika berharap pemerintah melanjutkan program sertifikat tanah tersebut, termasuk untuk aset daerah yang selama ini terkendala administrasi. “Penataan aset daerah juga dalam rangka pelayanan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” kata Pastika.
