Bisnis.com, JAKARTA - Vietnam meminta Indonesia menginvestigasi dan menjelaskan laporan yang menyebutkan TNI AL menembak hingga melukai dua nelayan Vietnam di Laut China Selatan.
Menteri Luar Negeri Vietnam Pham Binh Minh telah menyampaikan kepada Menlu Indonesia Retno Marsudi melalui telepon bahwa insiden itu sangat serius dan tidak patut bagi hubungan kemitraan strategis kedua negara.
"Vietnam sangat memperhatikan insiden ini dan mengusulkan agar Indonesia secepatnya menginvestigasi dan mengklarifikasi insiden itu dan menginformasikan hasilnya kepada Vietnam serta berhenti mengulang kejadian serupa," kata Minh dalam pernyataannya yang dikutip Reuters pada Sabtu (29/7/2017).
Awal pekan ini, badan SAR Vietnam mengatakan angkatan laut Indonesia menembak dan melukai nelayan Vietnam pekan lalu.
Laporan badan SAR Provinsi Binh Dinh dalam situsnya menyebutkan kapal nelayan berada di 132 mil (245 km) selatan Pulau Con Dao ketika nelayan ditembak pada Sabtu malam. Laporan itu kemudian ditarik dari website sehari kemudian.
Menlu Indonesia kepada Reuters mengatakan informasi yang disampaikan TNI AL berbeda. Menurut dia pula, illegal fishing yang melibatkan Vietnam telah menjadi isu jangka panjang.
Retno mengaku telah menyampaikan pentingnya kedua negara menyelesaikan negosiasi tentang zona ekonomi eksklusif (ZEE) kepada Menlu Vietnam. Dia mengatakan keduanya akan bertemu di Manila dalam forum regional bulan depan.
Sengketa hak menangkap ikan dan mengebor minyak telah menyulut ketegangan di Laut China Selatan yang menjadi jalur pengapalan barang senilai US$5 triliun per tahun. China mengklaim hampir seluruh perairan, tetapi Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Taiwan, juga menghendakinya.
Meskipun menyatakan bukan bagian dari sengketa, Indonesia memberi nama baru sebagian Laut China Selatan yang masuk ke ZEE-nya sebagai Laut Natuna Utara. Koordinat yang diberikan oleh badan SAR Vietnam mengindikasikan penembakan terjadi di dekat Laut Natuna Utara.
Indonesia telah menenggelamkan ratusan kapal asing yang tertangkap melakukan illegal fishing di perairannya sejak Presiden Joko Widodo memperkenalkan penegakan hukum terhadap pelanggaran itu pada 2014.
Indonesia dan Vietnam pada Mei sempat menyatakan kedua negara akan meluncurkan investigasi gabungan setelah muncul laporan yang menyebutkan aparat penjaga pantai Vietnam berupaya membebaskan lima kapal ikan dan awaknya yang tertahan di perairan dekat Kepulauan Natuna.
