Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ini Pilihan untuk PAN: Keluar atau Dikeluarkan Dari Koalisi

Politisi Partai NasDem bahkan tidak segan-segan meminta Partai Amanat Nasional (PAN) hengkang dari koalisi partai pendukung pemerintah.
Anggota Fraksi PKS Al Muzammil Yusuf (kedua kanan), Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto (ketiga kanan), Wakil Ketua F-Demokrat Benny K Harman (keempat kanan) dan Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani (kanan) berjabat tangan dengan lima pimpinan DPR untuk meninggalkan ruang sidang (walk out) sebelum pengambilan keputusan pengesahan RUU Pemilu pada sidang Paripurna DPR ke-32 masa persidangan V tahun sidang 2016-2017 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (21/7) dini hari./Antara-M Agung Rajasa
Anggota Fraksi PKS Al Muzammil Yusuf (kedua kanan), Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto (ketiga kanan), Wakil Ketua F-Demokrat Benny K Harman (keempat kanan) dan Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani (kanan) berjabat tangan dengan lima pimpinan DPR untuk meninggalkan ruang sidang (walk out) sebelum pengambilan keputusan pengesahan RUU Pemilu pada sidang Paripurna DPR ke-32 masa persidangan V tahun sidang 2016-2017 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (21/7) dini hari./Antara-M Agung Rajasa

Kabar24.com, JAKARTA—Seperti diduga, langkah Partai Amanat Nasional berseberangan dengan pemerintah dalam menyikapi RUU Pemilu mulai menuai kecaman.

Kecaman datang dari Partai NasDem yang merupakan pendukung utama pemerintah serta PDIP sebagai partai pemenang pemilu.

Politisi Partai NasDem bahkan tidak segan-segan meminta Partai Amanat Nasional (PAN) hengkang dari koalisi partai pendukung pemerintah.

"Kami mendorong pengambilan sikap yang tegas terhadap PAN. Kami meminta PAN keluar atau dikeluarkan dalam koalisi," kata Anggota Dewan Pakar NasDem Taufiqulhadi, Jumat (21/7/2017).

Memang, ketika partai-partai pendukung pemerintah mengambil sikap Paket A, yakni ambang batas pencalonan presiden sebesar 20%-25%, PAN mengambil langkah sebaliknya.

Partai yang didirikan tokoh reformasi Amien Rais itu lebih memilih bergabung bersama Gerindra, PKS dan Demokrat memilih Paket B dengan ambang batas pencalonan presiden 0 persen.

Tidak heran juga kalau Taufiqulhadi menyarankan menteri asal PAN keluar dari kabinet kerja Jokowi-JK.

PAN menempatkan satu kadernya di kursi di kabinet yakni Menpan RB Asman Abnur.

Senada dengan NasDem, Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira lebih tegas lagi menyatakan bahwa kalau PAN sudah tidak lagi berada dalam koalisi pemerintahan Jokowi-JK.

"Dengan sikap PAN yang tidak sejalan dengan usulan pemerintah, sebenarnya secara materil PAN sudah tidak ada dalam kerja sama partai-partai pendukung pemerintah," kata Andreas.

Dia mengatakan bahwa dengan demikian tanpa diminta pun, PAN sudah mengambil keputusan keluar dari koalisi.

Anggota Komisi I itu membeberkan bahwa dalam lobi-lobi RUU Pemilu partai berlambang matahari tersebut tetap bersikukuh tidak memilih opsi paket A.

Bahkan PAN juga ikut walk out menjelang pengambilan putusan pada sidang paripurna semalam bersama tiga partai lainnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor : Saeno
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper