Kabar24.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke daerah lain harus memperhatikan berbagai aspek.
Tjahjo menegaskan rencana pemerintah untuk memindahkan ibu kota dalam kerkangka kerja kali ini tak mau hanya terhenti sekadar wacana.
"Ini harus ada progress report. Pak Presiden juga tidak mau sekadar wacana. Dia menugaskan Bappenas untuk mencermati, seandainya diubah itu gimana, dipindahkan itu di mana. Aspek geografisnya, semua aspek harus dipelajari," katanya, dikutip dari laman Kementerian Dalam Negeri, Senin (10/7/2017).
Menurut Tjahjo, lokasi baru yang direncanakan menjadi ibu kota harus lokasi yang tepat. Namun pemindahan ini, disebut Tjahjo, membutuhkan waktu.
"Bukan masalah mendukung atau tidak, mana yang memang lebih tepat. Kan pemerintah tidak otomatis kayak pindah rumah," katanya.
Tjahjo mengatakan Presiden juga bisa berkantor di mana saja. Misal di Yogyakarta ada gedung istananya. Begitu juga di Bogor, Bali dan Surabaya, serta Kalimantan. Meski demikian, sarana dan prasarana juga harus menunjang.
"Tapi sarana dan prasarananya mana yang memungkinkan, masalah transportasi masalah masuk daerah gempa atau tidak," tuturnya.
Wacana pemindahan ibu kota merupakan perintah Presiden Joko Widodo. Ini memperhitungkan perekonomian di Pulau Jawa sangat kuat dibanding di luar Jawa sehingga dibutuhkan pemerataan.
