Bisnis.com, MATARAM -- Amerika Serikat melalui Hibah Compact yang merupakan salah satu kemitraan komprehensif Amerika Serikat – Indonesia memberikan dana hibah dengan melakukan tiga proyek di Indonesia khususnya di Nusa Tenggara Barat.
Melalui Millennium Challenge Account Indonesia (MCA-Indonesia) yang resmi dibentuk sebagai lembaga wali amanat pengelola Hibah Compact pada 2 April 2013, berdasarkan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2012, pada saat yang bersamaan, Program Compact secara resmi beroperasi di Indonesia.
Tiga proyek MCA-Indonesia yang dilaksanakan di Nusa Tenggara Barat yaitu kemakmuran hijau, modernisasi pengadaan, serta sesehatan dan gizi berbasis masyarakat.
Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Josep R Donovan Jr mengatakan NTB dinilai memiliki potensi untuk pengembangan tiga proyek dengan dana hibah yang digelontorkan oleh Amerika Serikat.
"Tiga Proyek MCA-Indonesia dilaksanakan di NTB membuatnya mejadi lokasi yang unik dan penting," ujar Josep di Mataram, Rabu (17/5/2017).
Program Compact ini bertujuan mengurangi kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan diselenggarakan selama 5 tahun, pada periode 2013-2018.
Baca Juga
Proyek hibah kemakmuran hijau bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dengan cara memperluas penggunaan energi terbarukan dan mengurangi emisi gas rumah kaca.
Lima kabupaten dan satu kota menjadi lokasi proyek kemakmuran hijau di NTB yaitu Kabupaten Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Utara, Lombok Barat, Sumbawa Barat, dan Kota Mataram.
Sementara itu, untuk program hibah kesehatan dan gizi berbasis masyarakat dilatarbelakangi oleh prevalensi stanting atau masalah kurang gizi kronis yang dialami NTB mencapai 45,26%.
Program ini dilakukan di lokasi-lokasi yang memiliki nilai prevalensi cukup tinggi seperti di Lombok Barat (46%), Lombok Tengah (47%), Lombok Timur (43%), Sumbawa (50%), Dompu (47%), Bima (40%)., Sumbawa Barat (32%), dan Lombok Utara (65%).
Program modernisasi pengadaan yang dilakukan akan bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang bertujuan untuk menghemat biaya, mencapai efisiensi dalam pengadaan, serta memastikan kualitas pengadaan sesuai dengan kepentingan publik dan sesuai waktu yang direncanakan.
