Bisnis.com, JAKARTA -- Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Said Aqil Siroj mengkritik Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I-IV yang dinilai belum menyentuh pengusaha Nahdliyin.
Dia mengapresiasi positif langkah pemerintah yang menerbitkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I hingga Jilid IV. Namun, paket itu dinilainya menyentuh hanya tataran masyarakat atas, belum tataran masyarakat bawah.
"Kebijakan ini sangat bagus tapi belum sentuh Nahdliyin. Saya tanya ke daerah sudah pernah dapat, belum," ujar Said Aqil, Jumat (5/5/2017).
Dia menyampaikan hal itu saat pembukaan Musyawarah Kerja Nasional I dan Halaqoh Ekonomi Nasional Himpunan Pengusaha Nahdliyin (NPH) Tahun 2017 di Pondok Pesantren As-Tsaqafah, Jakarta, Jumat (5/5/2017), yang dihadiri Presiden Joko Widodo.
Said Aqil menekankan bahwa Nahdlatul Ulama tidak anti-konglomerat, tapi dengan catatan konglomerat yang mampu mengangkat kelas menengah yang juga menggerakkan kelas kecil seperti petani. "Jangan sampai kekayaan dimonopoli yang itu-itu saja," kata Said Aqil.
Dia mengutip Nabi Muhammad yang pernah menyatakan bahwa ada tiga hal yang harus dinikmati bersama dan tidak dikuasai sekelompok orang. Tiga hal itu yakni air, energi, dan hutan. Karena itu, menurutnya, Nahdlatul Ulama akan mendukung pemerataan masyarakat yang digaungkan pemerintah dalam bentuk konsesi lahan 12,7 juta hektar lahan.
"Kami siap menyukseskan kebijakan Pak Darmin, asalkan membantu rakyat kecil, nelayan, buruh, petani. Sudah tentu mayoritas warga miskin adalah warga NU. Utamanya di Jawa Timur yang banyak NU. Copetnya saja NU," kata Said Aqil ditimpali tawa hadirin.
