Kabar24.com, JAKARTA — Partai Amanat Nasional (PAN) bersama dua partai lainnya yakni Partai Gerindra dan PKS, siap mengulang sukses di Jawa Barat dengan menjalin koalisi bersama untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jabar.
Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Yandri Susanto mengatakan partainya akan berkoalisi dengan Gerindra dan PKS di Pilkada Jawa Barat (Jabar) 2018.
Merujuk peta politik di Jabar, PAN tidak akan bisa mengajukan calon gubernur atau wakil gubernur sendiri. Partai berlambang matahari ini harus berkoalisi dengan parpol lain karena hanya memiliki empat kursi di DPRD provinsi tersebut.
Partai Gerindra memiliki 11 kursi, dan PKS 12 kursi. Jika ketiga partai bergabung, maka akan ada 27 kursi. Dengan jumlah kursi tersebut, gabungan ketiga partai sudah bisa mengajukan paslon gubernur/wakil gubernur karena persyaratannya harus memiliki lebih dari 20 kursi.
"PAN kemungkinan besar akan koalisi dengan Gerindra dan PKS di Pilkada Jabar," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Kamis (4/5/2017).
Untuk itu PAN sudah membahas calon yang akan diusungnya oleh Partai Gerindra dan PKS di Pilkada Jabar.
Menurutnya, selain Wagub Jabar Deddy Mizwar, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, PAN punya kader sendiri untuk diusung seperti Anggota DPR Desy Ratnasari dan Wali Kotas Bogor Arya Bima.
Akan tetapi, dia mengungkapkan bahwa partainya ikut koalisi Gerindra dan PKS di Pilkada Jabar bukan dikarenakan koalisi Gerindra dan PKS memenangkan di Pilkada DKI yang mengusung Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.
Sementara itu, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengaku tidak masalah jika dipasangkan dengan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi . "Saya mah enggak masalah dengan siapa saja," ujar pria yang akrab disapa Kang Emil itu.
Dia menjelaskan pemilihan pasangan dalam Pilgub harus diuji kepada public, bukan hanya pencocokkan semata. Sehingga siapa pun nanti yang akan disandingkan harus berdasar pada respons masyarakat.
"Tapi kalau dalam politik kan siapa dipasangkan dengan siapa harus menjalani uji pasarr. Jadi artinya tidak ada problem tapi harus dicek secara ilmiah respons masyarakat seperti apa.”
