Kabar24.com, SURABAYA--Pemerintah Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan Pangkalan Utama TNI AL Lantamal V merenovasi 1.825 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik masyarakat pesisir.
Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf mengatakan renovasi RTLH khusus masyarakat pesisir tersebut merupakan bentuk kepedulian Pemprov Jatim untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan memberikan kehidupan lebih layak.
Menurut Gus Ipul, sapaan akrabnya, kawasan pesisir rawan terhadap bencana seperti gelombang pasang dan abrasi, pencemaran limbah perairan, gelombang pasang dan degradasi pantai.
"Untuk itu, program RTLH kawasan pesisir ini dilaksanakan dengan memenuhi standar bahan material, struktur dan desain sesuai pedoman bagi rumah-rumah pesisir," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (25/4/2017).
Renovasi ini, lanjutnya, juga mempertimbangkan masalah sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Dia berharap upaya tersebut dapat mengurangi dampak bencana tersebut dan tentunya mampu meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan masyarakat.
Pelaksanaan RTLH di kawasan pesisir ini, kata Gus Ipul, juga mempertimbangkan faktor rumah sehat. Di antaranya memiliki ventilasi udara, pencahayaan yang baik, lantai kedap air, serta atap dan langit-langit yang tidak terlalu pendek agar tidak menimbulkan panas.
Baca Juga
Selain itu, rumah harus memiliki pembuangan limbah seperti septic tank, dan punya penampungan air bersih. Setiap rumah setiap harinya butuh 60 liter air bersih baik untuk mandi dan mencuci. Rumah tersebut juga harus memperhatikan standar polusi dan kontaminasi, seperti memiliki pembuangan asap dapur.
"Program RTLH yang kami lakukan ini tidak sekadar merenovasi, kami juga berupaya memenuhi standar rumah sehat itu, agar penghuninya tak hanya nyaman tapi juga terhindar dari penularan penyakit," ujarnya.
Sasaran program RTLH ini adalah rumah milik masyarakat dalam kategori rumah tangga miskin yang berpedoman pada enam indikator kemiskinan. Di antaranya lantai rumah masih berupa tanah (belum diplester), dinding rumah terbuat dari bilik bambu atau gedek, dan tidak memiiki jendela atau ventilasi udara.
Indikator lainnya adalah tanah milik pribadi atau tidak dalam masalah, tidak memiliki aset lain selain rumah, dan berpenghasilan tidak tetap (buruh serabutan, janda, jompo).
Danlantal V Laksamana Pertama TNI Edi Sucipto mengatakan, program RTLH ini sejalan dengan program Lantamal V dalam upaya pembinaan nasional di bidang maritim, yaitu meningkatkan kualitas SDM sebagai komponen pendukung kekuatan pertahanan keamanan negara.
"TNI bisa melaksanakan tugas pokoknya selain perang, yaitu dengan membantu Pemerintah Daerah, salah satunya program RTLH ini," kata Edi.
Target pelaksanaan RTLH tahun ini dikerjakan mulai awal hingga akhir tahun. Secara berkesinambungan, pembangunan RTLH ini dilakukan oleh Dinas Potensi Maritim Lantamal V meliputi wilayah desa pesisir Probolinggo, Pasuruan, Lamongan, Sidoarjo dan Tuban sebanyak 350 unit.
Hal serupa dilakukan Pangkalan TNI AL (Lanal) Malang sebanyak 500 unit terdiri dari Kab. Malang, Tulungagung, Blitar, Trenggalek dan Pacitan. Lanal Banyuwangi yang terdiri dari Banyuwangi, Situbondo, dan Jember sebanyak 650 unit. Serta Lanal Batporon, Madura sebanyak 325 unit yang terdiri dari Bangkalan dan Sumenep.
Pembangunan dan renovasi RTLH bagi masyarakat pesisir ini telah memasuki tahun ketiga. Pada 2015 telah dibangun sebanyak 1.600 rumah dan pada 2016 sebanyak 1.025 rumah. Program RTLH tahun ini dimulai dari pendataan fisik berupa gambar hingga status kepemilikan.
