Kabar24.com, JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mewacanakan pengelolaan lembaga pemasyarakatan (Lapas) oleh pihak swasta.
"Ya, itu, pengelolaan Lapas oleh swasta sudah pernah dibicarakan. Saya sudah pernah bicara dengan salah seorang Dirjen di Kemenkeu,” ujarnya usai rapat kerja dengan Komisi III DPR, Senin (10/4/2017).
Menurutnya, beberapa hal yang mengemuka terkait wacana itu termasuk soal apakah misalnya bangunan Lapas dibangun oleh pihak swasta. Akan tetapi kalau dilaksanakan, keberadaan penjara swasta harus melalui paying hukum undang-undang baru sehingga jelas aturannya, kata Yasonna.
Dia pun menegaskan, bahwa wacana tersebut perlu kajian yang mendalam oleh pihak-pihak terkait.
"Ini masih harus kita timbang lagi, kita pikirkan lagi dilihat lagi secara mendalam. Karena kalau swasta kan negara harus bayar sama mereka," ujar Menteri asal PDIP itu.
Terkait wacana tersebut, Yasonna mengaku akan melakukan kunjungan ke beberapa negara yang sudah menerapkan hal tersebut untuk dipelajari di Indonesia.
"Kita harus belajar misalnya ke beberapa negara yang sudah dilakukan, seperti di Australia ada penjara swasta, kita belajar dulu di situ seperti apa, jangan pula nanti di Indonesia ini dikasih ke swasta," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi III Bambang Soesatyo menyatakan bahwa pihaknya mendukung penuh rencana pemerintah menswastakan pengelolaan lapas.
"Komisi III mendukung pemerintah untuk menswastakan lapas terutama lapas narkoba," kata Bambang saat Raker dengan Menkumham di Komisi III DPR.
