Kabar24.com, JAKARTA--Wakil Dewan Pakar Partai Golkar Mahyudin mengakui ada sejumlah pihak yang mengusulakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar setelah sejumlah kader partai itu diterpa isu korupsi KTP elektronik (KTP-E).
Akan tetapi, menurutnya, usulan bergulirnya Munaslub tidak terlalu kuat sehingga bisa diantisipasi oleh Dewan Pakar guna menjaga soliditas partai. Untuk itu, kemungkinan akan ada rekomendasi kepada seluruh kader di segala tingkatan untuk menjaga solidaritas dan kekompakan, ujarnya.
"Katanya ada sedikit rumor-rumor semacam itu, tapi tidak besar, tidak terlalu besar, tetapi dewan pakar mengantisipasi mungkin jangan sampai ada perpecahan retakan dalam solidaritas," ujarnya, Selasa (14/3/2017).
Mahyudin menandaskan, guna mengantisipasi suara-suara tersebut, Dewan Pakar meminta DPP Golkar segera merapatkan barisan dari seluruh tingkatan.
Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto disebut-sebut sebagai orang yang punya peran sentral dalam pembagian dana proyek KTP-E. Partai itu juga disebutkan menerima aliran dana sebesar Rp150 miliar dalam mega proyek kartu anda penduduk tersebut.
Sebelumnya Dewan Pakar Partai Golkar menggelar pertemuan di kantor DPP Partai Golkar yang dipimpin langsung Ketua Dewan Pakar Agung Laksono. Turut hadir pada pertemuan itu Sekretaris Dewan Pakar Firman Soebagyo, Wakil Dewan dan jajaran Dewan Pakar Partai Golkar lainya.
Agung mengatakan rapat tersebut bertujuan untuk memberikan masukan kepada DPP Partai Golkar terkait sejumlah isu terkini.
"Rapat ini akan memberikan masukan yang berharga kepada DPP," kata Agung. Dia juga menekankan bahwa pihaknya segera merapatkan barisan dengan adanya kasus KTP-E yang menerpa Partai Golkar.
.jpg?w=300&h=221)
