Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

JK: Kesenjangan Ekonomi Indonesia Sudah Membahayakan

Wakil Presiden M Jusuf Kalla mengingatkan bahwa kesenjangan yang ada di Indonesia sudah cukup membahayakan karena adanya perbedaan agama antara yang kaya dan miskin.
Wakil Presiden RI M. Jusuf Kalla. /Bisnis.com
Wakil Presiden RI M. Jusuf Kalla. /Bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden M Jusuf Kalla mengingatkan bahwa kesenjangan yang ada di Indonesia sudah cukup membahayakan karena adanya perbedaan agama antara yang kaya dan miskin.

"Kesenjangan di Indonesia cukup berbahaya dibanding di negara lain. Di Thailand yang kaya dan miskin sama agamanya. Di Filipina juga begitu, baik yang kaya maupun miskin memiliki agama yang sama. Sementara di Indonesia yang kaya dan miskin berbeda agama," kata Wakil Presiden M Jusuf Kalla saat menutup sidang tanwir Muhammadiyah di Ambon, seperti dikutip Antara pada Minggu (26/02/2017).

Sebelumnya sidang Tanwir Muhammadiyah dibuka oleh Presiden Joko Widodo pada Jumat lalu Lebih lanjut JK menjelaskan di Indonesia sebagian besar orang yang kaya adalah warga keturunan yang beragama Khonghuchu maupun kristen. Sedangkan orang yang miskin sebagian besar Islam dan ada juga yang kristen.

"Ini sangat berbahaya. Karena itu kita harus berusaha bersama untuk mengatasi hal ini," kata Jusuf Kalla. Lebih lanjut JK menjelaskan bahwa persoalan kesenjangan tidak hanya menjadi masalah bangsa Indonesia.

JK menjelaskan bahwa juga sangat terasa adanya ketimpangan antara negara maju dan bukan. Juga di internal negara manapun. Di Amerika pun, tambah JK, juga terjadi kesenjangan. "Pancasila bukan tidak kita laksanakan hanya sila ke limanya sangat sulit kita laksanakan," kata JK.

Sebelumnya Ketum PP Muhammadiyah Haedar Natsir atas nama organisasi menganugerahkan penghargaan kepada M Jusuf Kalla sebagai bapak perdamaian dan kebhinnekaan bukan dalam kata-kata dan retorika tapi dalam langkah dan tindakan yang menorehkan jejak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sidang tanwir Muhammadiyah kali ini juga memutuskan resolusi penguatan kedaulatan dan keadilan sosial.

Salah satu isi resolusi tersebut adalah negara tak boleh takluk oleh pemilik modal asing maupun dalam negeri yang memporak porandakan tatanan negara hanya untuk mengeruk kekayaan dan meraih kekuasaan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Penulis : Antara
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper