Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta perlu meningkatkan koordinasi pada penyelenggara di lapangan seiring masih ditemukannya sejumah kelemahan pada hari pencoblosan kemarin.
Masykurudin Hafidz, Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menuturkan berdasarkan pantauan di 40 Kecamatan yang mencakup 940 tempat pemungutan suara (TPS), relawan JPRR masih menemukan pelanggaran oleh peyelenggara terkait 6 isu utama. Pelanggaran Itu a.l ketidak patuhan waktu dalam membuka TPS,minimnya kelengkapan sarana pemungutan suara, kurangnya informasiuntuk pemilih, sejumlah warga kehilangan hak pilih, kemandirian prosespemungutan, hingga ketersediaan alat bantu bagi pemilih berkebutuhan khusus.
Berdasarkan pantauan relawan JPRR untuk kepatuhan waktu pembukaan TPS, kata Masykurudin, ditemukan 9% TPS yang tidak tepat waktu atau 85 TPS dari 940 TPS sampel. Sedangkan alasan keterlambatan meliputi petugas belum hadir, lamanya proses persiapan logistik pemungutan suara di TPS, hingga persolan saksi yang terlambat datang ke TPS.
“Dalam peraturan KPU telah diatur pembukaan TPS harus tepat pada jam 07.00 dan berakhir pada jam 13.00. Hasil pemantauan JPPR menyebutkan masih terdapat TPS yang terlambat buka,” kata Masykurudin di Jakarta, Kamis (16/2/2017).
Sementara untuk isu kelengkapan sarana pemungutan suara ia mengatakan seharusnya isu ini tidak terjadi di Jakarta karena seluruh wilayahnya relative terjangkau transportasi. Akan tetapi di lapangan ditemukan 7% TPS yang dipantau masih terkendala dengan persoalan logistik ini. Kendala yang dihadapi meliputi surat suara kurang, kotak suara yang tidak bersegel, hingga surat suara rusak akibat basah. JPRR juga menemukan 6% TPS tidak menampilkan visi dan misi pasangan calon. Selain itu, 3% TPS tidak memasang Daftar Pemilih Tetap (DPT) sehingga menyulitkan pemilih memeriksa namanya.
Kelemahan lainnya yakni hak pemilih yang tidak terakomodir. Persoalan warga yang tidak terdaftar di DPT masih menjadi pelanggaran yang paling serius. Dari TPS sampel, JPRR menemukan 25% diantaranya mengalami permasalahan ini. Masykurudin mengatakan pada dasarnya warga tetap dapat memilih meski namanya tidak muncul dalam DPT. Warga cukup membawa E-KTP atau Surat Keterangan Catatan Kependudukan Sipil.
“Surat Keputusan KPU Jakarta, terkait penggunaan Kartu Keluarga (KK) menjadi faktor paling besar dalam jaminan menggunakan hak pilih di TPS. Informasi terkait KK belum tersebar secara maksimal yang menjadi penyebab terjadi protes di TPS,” katanya.
Ia juga menyoroti masih banyaknya warga yang tidak mendapat surat undangan memilih atau biasa dikenal dengan formulir c6. Padahal form C6harus sudah diserbaluaskan paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara.
“Di tingkat kelurahan Cideng terdapat 1.200 C6 yang tidak terdistribusi,” katanya.
Pelanggaran lainnya yang ditemui yakni masih adanya upaya mempengaruhi pemilih di TPS. Praktek mempengaruhi itu dilakukandengan berteriak-teriak memberikan dukung kepada salah satu pasangancalon, memakai atribut, membicarakan dukungan kepada pemilih, hinggamerayu pemilih lain untuk memilih pasangan calon tertentu.
“Terdapat 56 TPS (6%) yang terdapat praktik mempengaruhi pilihan,” katanya.
Selain itu JPRR menemukan belum maksimalnya dukungan dari penyelenggara bagi penyandang cacat untuk dapat memberikan suaranya. Masykurudin mencatat terdapat 141 TPS atau 15% yang petugasnya menjawab tidak tersedia alat bantu tuna netra.
_1692234816.jpg?w=348&h=261)
