Kabar24.com, SEMARANG—Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menekankan pentingnya melawan korupsi di setiap sektor pemerintahan.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono mengatakan hal itu pada acara Pembekalan Pengadaan Barang dan Jasa bagi Pengguna Anggaran, Ceramah Umum dan Gerakan Nasional Revolusi Mental di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah.
Dia menyebut, salah satu sektor yang rawan korupsi adalah pengadaan barang dan jasa. Selain itu, area rawan korupsi lainnya yang harus diwaspadai adalah hibah-bansos, kepegawaian, pendidikan, dana desa, urusan pelayanan masyarakat, perizinan, dan kegiatan lain yang berisiko terjadi penyimpangan.
Dia berpesan aparatur negara tidak boleh bermain-bermain di area rawan korupsi tersebut. Setiap pelayanan publik harus didasarkan pada prinsip mudah, murah, cepat, transparan, dan akuntabel.
“Area rawan pungutan liar itu ada di pengadaan barang dan jasa. Paling besar di situ. Ada kedip-kedip mata. Padahal sekarang sudah ada e-katalog,” katanya, seperti dikutip dari situs resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Rabu, (8/2).
Dia pun berpesan untuk mempertahankan ketertiban jam kerja hingga berhati-hati saat menandatangani berkas-berkas negara yang berkaitan dengan anggaran. Termasuk tindakan nyata untuk menolak gratifikasi dan tidak melakukan pungli.
“Saya tidak ingin para kades bersinggungan atau ada perkara dengan aparat penegak hukum,” imbuhnya.
