Bisnis.com, JAKARTA - Target dwelling time yang diharapkan Presiden Joko Widodo dapat mencapai 2,5 hari pada tahun ini terancam meleset.
Pasalnya, meningkatnya jumlah kebijakan terkait komoditas larangan dan terbatas yang dilahirkan sejumlah kementerian/lembaga, kembali turut berperan dalam memberikan signal negatif dwelling time.
Meskipun data dwelling time yang tercatat pada Indonesia National Single Window (INSW) Januari 2017 tercatat sebesar 3,14 hari, mengalami penurunan dibandingkan Desember 2016 sebesar 3,18 hari.
Namun, angka tersebut terhitung masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata dwelling time pada sepanjang 2016 yang mencapai 2,9 hari.
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan bahwa meskipun dwelling time di Indonesia saat ini sudah menunjukkan perubahan positif.
Namun demikian dirinya masih mengkhawatirkan bertambahnya persentase kebijakan terkait aturan komoditas impor yang masuk dalam kategori larangan dan terbatas.
Pasalnya, dengan banyaknya aturan terkait lartas tersebut, pengurusan dokumen menjadi lebih lama dibandingkan barang yang masuk.
"Kita mendengar bahwa lartas (larangan terbatas) itu tadinya sudah membaik cukup jauh dari yang tadinya 51% menjadi turun 32% pada waktu kita jalankan paket kebijakan I - XIV. Itu kan sempat turun, tapi belakangan ternyata malah ada perkembangan mundur dia," terang Darmin di Kantor Indonesia National Single Window (INSW) Senin (6/2).
Saat ini lartas yang tadinya sudah 32%, ternyata meningkat menjadi 48%. Menurut Darmin hal itu bukan karena ketidak tahuan, akan tetapi lebih karena persoalan kecerdasan pihak-pihak yang menginginkan dwelling time tidak berjalan baik.
"Responnya harus secepatnya kita atasi. Jado jangan sampai upaya setahun ini memperbaiki dwelling time tidak bermanfaat," tegasnya.
Darmin memutuskan akan secepatnya melakukan koordinasi seluruh jajaran guna mengatasi hambatan yang mulai bertambah itu.
Pihaknya mengharapkan ke depan semua akan mengacu kepada kebijakan single risk management, terkait perizinan masuk dan keluar barang di kepabeanan.
"Tidak kemudian yang satu bilang risiko rendah, namun yang lain bilang risiko tinggi. Kalau masing-masing beda pasti terakumulasi menjadi panjang," paparnya.
Selain itu, Darmin akan mengadakan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan INSW, guna meningkatkan kewenangan INSW yang lebih dari kemampuan yang dimilikinya saat ini.
Menurutnya dengan peningkatan kewenangan itu, maka IBNSW tidak hanya akan sekedar megganalisa data dan pencegahan di depan, tetapi juga bisa melakukan intervensi instansi lainnya, apabila dirasa ada kebijakan kementerian/lembaga yang dapat disederhanakan.
"Kita akan segara rapat koordinasi dan kami minta agar INSW memberikan data Kementerian mana saja yang masih ada banyak hambatan. Nanti kami selesaikan dengan kementerian yang bersangkutan. Kita undang Kemenkeu," jelasnya.
