Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan menyusun peta sebaran guru di semua wilayah di Indonesia dengan target rampung dua bulan mendatang.
Asman Abnur, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, mengatakan Presiden Joko Widodo menugaskannya untuk membuat peta sebaran guru pegawai negeri sipil (PNS). Dari peta itu akan dapat diketahui wilayah-wilayah yang jumlah gurunya berlebih.
Peta juga dapat memberikan informasi wilayah-wilayah yang memiliki belanja pegawai tinggi. Wilayah dengan belanja pegawai tinggi, lebih dari 50%, bakal menjadi fokus perhatian pemerintah.
"Diarahkan presiden agar kabupaten yang kelebihan guru di satu kabupaten didistribusikan ke kabupaten lain," kata Asman usai menghadiri rapat terbatas dengan presiden dan sejumlah menteri di Kantor Kepresidenan, Rabu (18/1/2017).
Menurutnya, guru-guru yang diproyeksikan menjadi garda terdepan, terutama di wilayah perbatasan, harus tetap berada di wilayah tersebut, tidak diperkenakan berpindah ke wilayah kota. Penempatan guru di perbatasan akan diatur oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tidak lagi oleh walikota atau bupati.
"Nanti kita atur supaya begitu ditempatkan di satu daerah perbatasan, dia tidak akan bisa berpindah ke daerah lain," ujar Asman.
Sebelum menjadi guru PNS yang akan ditempatkan di daerah perbatasan, guru tersebut harus menandatangani perjanjian penerimaan sebagai guru khusus di perbatasan. Kondisi saat ini, menurut Asman, banyak guru menumpuk di wilayah kota. Kondisi ini terjadi karena guru PNS dari wilayah desa dan perbatasan berpindah ke wilayah kota.
Rasio jumlah guru terhadap jumlah penduduk di Indonesia saat ini sebesar 1,7%, sedangkan di beberapa negara di atas 2,5%.
