Kabar24.com, JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana menegaskan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir di Bima harus dilakukan oleh lintas sektor.
Kepala BNPB, Willem Rampangilei, memimpin koordinasi potensi nasional dalam penanganan bencana banjir di Kota Bima. Sesuai dengan fungsinya saat darurat bencana, BNPB sebagai komando yang mengkoordinir TNI, Polri, Kementerian Sosial, Kementerian PU Pera, Kementerian Kesehatan dan Basarnas untuk memperkuat Pemda Kota Bima.
"Untuk rehabilitasi dan rekonstruksi harus disusun rencana aksi lintas sektor,"ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (26/12/2016) malam.
Dia menyontohkan, misalnua untuk rehabilitasi sekolah akan disampaikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan rehabilitasi jembatan dan jalan akan disampaikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum.
Untuk antisipasi dan pengurangan risiko bencana pada masa mendatang, beberapa hal yang mendesak untuk dilakukan adalah normalisasi sungai, penataan drainase dan penertiban penataan ruang.
Dia mengimbau distribusi bantuan dan pembersihan harus dioptimalkan. Sementara itu, Personil TNI dan Polri bersama relawan akan ditempatkan per sektor wilayah terdampak.
"Sejumlah truk akan didatangkan dari Pemerintah Provinsi untuk membantu distribusi bantuan dan kegiatan pembersihan," tuturnya.
Kepala BNPB juga mengaku telah meminta Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB untuk menghitung kerugian, kerusakan dan kebutuhan pascabencana. Perhitungan dilakukan bersama Pemkota Bima.
Dia menambahkan, penanganan dampak banjir di Bima masih terus dilakukan. Masa tanggap darurat hingga 5 Januari 2017 mendatang. Banjir sudah surut, hanya menyisakan genangan dan lumpur di beberapa tempat. "Sebanyak 105.753 jiwa masyarakat Kota Bima terdampak langsung dari banjir,"sebutnya.
Banjir merendam 33 desa di 5 kecamatan di Kota Bima yang meliputi Kecamatan Rasanae Timur, Mpunda, Raba, Rasanae Barat, dan Asakota. Saat ini masih ada 8.491 jiwa pengungsi yang tersebar 30 titik.
