Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ada Kampung Indonesia Di bawah Pemerintah Papuan Nugini

Prajurit TNI dari Batalyon Infanteri (Yonif) Raider 700/Wira Yudha Sakti (WYS) Kodam VII/Wirabuana, Makassar melaksanakan tugas Pengamanan Perbatasan di perbatasan wilayah RI-Papua Nugini Sektor Utara.
Aparat gabungan TNI dan Polisi melakukan penjagaan di wilayah perbatasan Indonesia dan Papua Nugini di Skouw, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua./Antara-Indrayadi
Aparat gabungan TNI dan Polisi melakukan penjagaan di wilayah perbatasan Indonesia dan Papua Nugini di Skouw, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua./Antara-Indrayadi

Kabar24.com, JAKARTA -- Prajurit TNI dari Batalyon Infanteri (Yonif) Raider 700/Wira Yudha Sakti (WYS) Kodam VII/Wirabuana, Makassar melaksanakan tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) di perbatasan wilayah RI-Papua Nugini Sektor Utara.

Dibawah pimpinan Letkol Inf Horas Sitinjak sebagai Komandan Satgas (Dansatgas), beberapa waktu lalu tim menemukan patok batas MM 5.1 di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua.

Kepala Bidang Penerangan Umum Puspen TNI Kolonel Inf Bedali Harefa mengatakan bahwa sejak berdirinya patok ini pada tahun 1986 belum ada yang berhasil mencapai patok.

“Patroli patok batas merupakan tugas pokok Satgas Yonif 700/WYS, akan tetapi yang luar biasa adalah para prajurit mampu menemukan patok batas 5.1 tersebut namun kondisi rusak berat”, ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (20/12/2016).

Menurut dia kerja keras menemukan patok batas dipimpin oleh Komandan Pos Tatakra Letda Inf Dwiayanto Teguh (Dantim Bravo 2) dengan kekuatan 16 orang anggota. Perjalanan yang ditempuh selama 11 hari para prajurit berhadapan dengan medan ekstrim berupa hutan gunung dan rawa.

"Ini merupakan wujud bakti yang tulus dari Prajurit Raider 700/WYS” katanya.

Lebih lanjut Kabidpenum Puspen TNI menuturkan dalam pelaksanaan patroli tersebut, para prajurit beberapa kali menemukan kampung yang berada di wilayah Indonesia, akan tetapi kedudukannya di bawah pemerintahan Papua Nugini.

“Penemuan kampung tersebut sudah dilaporkan kepada pemerintah, karena sangat berpengaruh terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia” ujarnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Dika Irawan
Editor : Rustam Agus
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper