Bisnis.com, DENPASAR - Dirjen International Labour Organisation atau ILO Guy Rider menyoroti berbagai masalah di bidang tenaga kerja di negara-negara yang harus mendapatkan perhatian serius.
Dia mencontohkan masih banyaknya para pekerja yang belum mendapatkan perlindungan hukum, eksploitasi terhadap para pekerja wanita dan anak-anak hingga masalah buruh migran yang tidak mendapatkan hal-hal mereka dari perusahaan.
"Sekarang kami juga duduk di sini untuk membicarakan nasib mereka, agar keadilan sosial bagi seluruh pekerja dan buruh di dunia bisa terapai," ujarnya dalam forum Sidang Umum the 16th Asian and the Pacific Regional Meeting (APRM) of International Labour Organization (ILO) di Nusa Dua, Bali, Selasa (6/12/2016).
Dikutip dari siaran pers, selain menyoroti persoalan, Guy juga mengapresiasi pemerintah Indonesia yang dipandang telah mampu mangakomodir hak-hal para pekerja selama ini dan telah mampu menargetkan UMR yang layak bagi mereka. Atas capaian Iindonesia tersebut, organisasi yang berada langsung di bawah PBB ini, memberikan apresiasinya.
Kesepakatan ILO yang turut juga ditindaklanjuti oleh negara-negara anggota menurutnya telah mampu menurunkan angka kemiskinan terutama di kawasan Asia Pasifik dari 21% di tahun 2006 menjadi sekitar 10% pada 2012. Dia menyatakan optimis angka itu akan terus menurun seiring semakin besarnya perhatian pemerintah terhadap pada pekerja dan buruh.
Felix Anthony menyoroti tindak kekerasan yang dialami para buruh ketika demonstrasi pada hari buruh internasional. Hal itu terjadi di beberapa negara seperti di Myanmar, Korea Selatan dan negara lainnya. Menurutnya, ketika aparat menghadang para demonstran dengan water canon dan gas air mata, sudah merampas hak mereka untuk bersuara dan mengeluarkan pendapat.
"Bahkan ada rekan kami yang meninggal karena water canon, itu sudah pelanggaran HAM,"
Dia juga berharap melalui APRM ILO ini, sudah tidak ada lagi negara yang melarang para buruh untuk berserikat apalagi melarang mengeluarkan pendapat.
Sementara Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Mohammad Hanif Dhakiri melaporkan jika terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah sidang APRM ILO berdasarkan kesepakatan dari sidang sebelumnya yang berlangsung di Kyoto, Jepang pada tahun 2011.
Dalam sidang yang dihadiri oleh sekitar 400 delegasi dari sektor pekerja dan pengusaha termasuk 20 menteri tenaga kerja dari 35 negara, kata dia akan membahas masalah mewujudkan pekerjaan yang layak bagi para pekerja di kawasan Asia dan Pasifik demi mewujudkan pertumbuhan yang adil bagi para pekerja baik dari sektor formal, informal maupun bagi pekerja migran.
Dia menambahkan, setelah dideklarasikannya Sustainable Development Goal (SDG) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dimana di tahun 2030 ditargetkan pertumbuhan ekonomi yang adil di seluruh dunia, hal itu sangat sejalan dengan semangat ILO untuk menumbuhkan keadilan sosial bagi seluruh pekerja di dunia terutama di kawasan Asia Pasifik.
Selain itu, kesimpulan APRM juga akan membantu penyusunan kebijakan ketenagakerjaan nasional para negara anggota ILO, serta kegiatan ILO di kawasan ini.
