Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri mendorong pemerintah daerah dapat mengoptimalkan sistem e-planning untuk meminimalisir potensi korupsi.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan saat ini sebagian daerah sudah memanfaatkan e-planning secara optimal.
Namun, dia mengatakan ada juga yang baru merintis. Ke depannya, dia berharap semua daerah menerapkannya.
“Mendagri, KPK dan BPK sudah diskusi. Setiap ampil putusan politik gunakan e-planning sehingga transparan, masyarakat bisa ikut akses dan melihat. Setidaknya minimalisir korupsi,” katanya dikutip dari laman Kemendagri, Selasa (5/12/2016).
Tjahjo juga mendorong masyarakat untuk berani menyuarakan apabila mengetahui ada pihak pemda yang tidak sesuai aturan.
“Kita harus semua semakin sadar. Tidak bisa kami (Pemerintah pusat) kontrol juga 24 jam. Masyarakat juga harus berani sampaikan,” ujarnya.
Selain dengan adanya sistem e-planning, kata Tjahjo partai politik (Parpol) juga berperan dalam mengurangi potensi korupsi di daerah. Salah satunya dengan seleksi ketat kepada calon kepala daerah, misal psikotes dan tak memilih calon bermasalah.
