Kabar24.com, JAKARTA - Presiden memberikan 5 pesan khusus kepada para menteri dan kepala lembaga Kabinet Kerja, termasuk Panglima TNI, Kapolri dan Jaksa Agung. Pesan tersebut dituangkan dalam surat Sekretaris Kabinet berdasarkan arahan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 2 November lalu.
Kepala Staf Presiden Teten Masduki memaparkan arahan tersebut merupakan bentuk konsistensi terhadap komitmen penguatan integritas para pejabat negara, pemberantasan pungutan liar dan bagian dari reformasi birokrasi.
Menurut pengakuan Teten, para menteri juga sempat heran dan kagum dengan arahan tersebut. “Arahan itu disampaikan Presiden pada 2 [November], disampaikan semua oleh Beliau. Waktu itu saya sama Bu [Menteri Keuangan] Sri Mulyani bisik-bisik, waduh Pak Presiden sampai detil, urusan oleh-oleh,” kata Teten di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (30/11/2016).
Dia mengatakan Kepala Negara berulang kali memerintahkan para bawahannya untuk menjalankan pemerintahan yang bersih. Selain memberi arahan, Teten menuturkan Presiden juga memberi contoh dan role model bagi bawahannya.
“Presiden tidak mengambil keuntungan ekonomi dalam dari pemerintahan ini. Meskipun beliau seorang pebisnis, tidak ada konflik kepentingan. Semua menteri harus mematuhinya,” kata Teten.
Dia menggarisbawahi, ada dua poin yang terus-menerus menjadi perhatian Presiden terkait dengan arahan itu. Pertama, menghalau praktek-praktek koruptif seperti gratifikasi dengan melarang menteri dan pasangan yang melakukan kunjungan kerja untuk menerima cendera mata.
Menurut Teten, larangan yang terdapat dalam poin nomor 5 ini juga akan membuat pemerintah daerah tidak lagi terbebani harus menyediakan cendera mata atau oleh-oleh. Dia menambahkan pejabat negara harus mampu menjaga integritas dan Presiden Jokowi seringkali mengingatkan mengenai hal ini.
“Kekuasaan itu menggoda. Banyak godaan yang tanpa sengaja, katakanlah, belanja pemerintah kan cukup besar. Banyak vendor pemerintah dengan berbagai cara mempengaruhi pejabat kita dari hal paling kecil, memberikan oleh-oleh dan cendera mata hadiah perkawinan dan sebagainya,” ujarnya.
Berikutnya, melarang menteri dan kepala lembaga untuk menggunakan voorrijder atau pengawalan yang berlebihan ketika berkunjung ke daerah serta ada pihak-pihak tertentu yang mengklaim sebagai relawan dan teman dekat Presiden untuk mendapatkan keuntungan tertentu.
“Jangan sampai menteri-menteri itu membuat kebisingan dan kemacetan, meminta fasilitas mewah. Dan jangan menerima orang-orang yang mengklaim staf istana,” tuturnya.
Berikut isi lengkap arahan Presiden:
1. Tidak menerima pihak-pihak yang memperkenalkan diri sebagai saudara, keluarga, atau teman dari Presiden atau mengatasnamakan Presiden, kecuali Presiden sendiri yang menyampaikan pesan kepada Menteri atau pejabat yang bersangkutan.
2. Menteri atau pejabat harus selektif dalam melakukan kunjungan kerja atau perjalanan dinas ke luar negeri dan fokus pada hal-hal yang penting, tidak membeli barang-barang yang mewah di negara yang dikunjungi, dan jangan terlalu banyak membawa rombongan.
3. Menteri atau pejabat yang melakukan kunjungan kerja atau perjalanan dinas ke daerah tidak perlu disambut secara berlebihan yang dapat membebani pejabat di daerah yang dikunjungi.
4. Menteri atau pejabat yang melaksanakan kerja tidak menggunakan patroli pengawalan yang panjang dan sirene yang berlebihan yang dapat mengganggu masyarakat pengguna lalu lintas lainnya.
5. Menyampaikan kepada pasangan (suami/istri) untuk tidak menerima pemberian/cendera mata dari pejabat atau pihak-pihak di negara/daerah yang dikunjungi, untuk menghindari potensi persoalan gratifikasi dan tidak membebani pejabat di negara/daerah yang dikunjungi.
