Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PASCA KUDETA: Turki Berhentikan 15.000 PNS

Turki pada Selasa (22/11/2016) memberhentikan hampir 15.000 pegawai negeri, petinggi militer, polisi dan lain-lain serta menutup lebih dari 500 lembaga dan kantor pemberitaan dalam penyelidikan terkait kudeta gagal pada Juli, kata pihak berwenang dalam dua dekrit.
Ribuan warga Turki pro-pemerintah menggelar aksi protes terhadap upaya kudeta yang dilakukan militer/Reuters
Ribuan warga Turki pro-pemerintah menggelar aksi protes terhadap upaya kudeta yang dilakukan militer/Reuters

Bisnis.com, ANKARA -  Turki pada Selasa (22/11/2016) memberhentikan hampir 15.000 pegawai negeri, petinggi militer, polisi dan lain-lain serta menutup lebih dari 500 lembaga dan kantor pemberitaan dalam penyelidikan terkait kudeta gagal pada Juli, kata pihak berwenang dalam dua dekrit.

Lebih dari 110.000 orang dibebastugaskan atau diberhentikan dari badan militer, pegawai negeri, pengadilan dan bidang lain, sementara 36.000 orang ditahan dan menunggu pengadilan sebagai bagian dari penyelidikan terhadap kudeta gagal itu.

Ankara menyalahkan pemuka agama, yang tinggal di AS, Fethullah gulen, beserta pendukungnya, yang mereka sebut "Organisasi Teror Pengikut Gulen", yang menjadi dalang di balik kudeta itu, saat 240 orang tewas.

Gulen, yang mengasingkan diri di Pennsylvania sejak 1999, menyangkal terlibat dan mengutuk kudeta itu.

Sejalan dengan penyingkiran yang menyasar para tersangka pengikut Gulen, pihak berwenang telah menyingkirkan para politisi dan institusi yang mereka tuduh berkaitan dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK), yang melakukan pemberontakan terhadap Turki selama 32 tahun di bagian tenggara.

Sekitar 1.988 orang personil angkatan bersenjata Turki, 7.586 orang aparat kepolisian, 403 orang anggota khusus dan lebih dari 5.000 orang dari sejumlah institusi negara diberhentikan dalam aksi penindakan keras Selasa, atas dugaan keterlibatan mereka dengan sejumlah organisasi teroris.

Sekutu Barat mereka, terutama yang di Eropa, mengutarakan kekhawatiran terhadap gerakan Presiden Tayyip Erdogan itu, yang bahkan menuntut pembekuan pembicaraan keanggotaan Turki dalam Uni Eropa, sementara pejabat PBB menyebut gerakan itu "kejam" dan "tidak dibenarkan".

Erdogan meyangkal kritik demikian, mengatakan bahwa Turki berniat menyingkirkan musuh di dalam dan di luar negeri, dan dapat memberlakukan kembali hukuman mati. Dia menuduh negara Barat berpihak kepada perencana kudeta tersebut dan melindungi teroris.

Keputusan itu juga mengumumkan penutupan sekitar 550 lembaga, 18 lembaga derma, dan sembilan kantor pemberitaan. Turki menutup lebih dari 130 kantor pemberitaan sejak Juli.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Newswire
Sumber : ANTARA/REUTERS
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper