Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Presiden Jokowi Serahkan Gratifikasi dari Rusia ke KPK

Kepala Sekretaris Presiden Darmansjah Djumala mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melaporkan gratifikasi yang diterima oleh Presiden.
Dewi Aminatuz Zuhriyah
Dewi Aminatuz Zuhriyah - Bisnis.com 28 Oktober 2016  |  13:20 WIB
Presiden Joko Widodo - Reuters
Presiden Joko Widodo - Reuters

Kabar24.com, JAKARTA - Kepala Sekretaris Presiden Darmansjah Djumala mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melaporkan gratifikasi yang diterima oleh Presiden.

“Saya datang kemari dalam rangka memenuhi instruksi bapak Presiden, bapak Jokowi tadi pagi, untuk menyerahkan satu paket gift dari sebuah perusahaan swasta dari Rusia yang kita terima beberapa waktu lalu melalui pihak ketiga,” ujar Darmansjah pasca melaporkan gratifikasi itu di gedung KPK, Jumat (28/10/2016).

 Darmasjah mengungkapkan gratifikasi tersebut berisikan lukisan, tea-set, dan plakat.

 “Isinya itu ada 3 macam diberikan secara berkala dan tidak ‎sekalian dikasih, bertahap, ada lukisan, dalam beberapa waktu diberikan lagi tea-set kemudian yang ketiga plakat. Tiga inilah yang kita laporkan ke Pak Agus KPK,” ungkapnya.

Namun, dirinya mengaku tak tahu berapa nilai pasti dari ketiga barang tersebut.

“Saya tidak tahu, tapi kelihatannya mahal, bagus,” imbuhnya.

Terkait proses pemberian gratifikasi tersebut, Darmasjah mengatakan jika  hadiah yang  diterima Presiden berasal dari perusahaan migas di Rusia, Rosneft Oil Company melalui pihak ketiga yakni Pertamina.

 “Ini dari pihak swasta Rusia, oil company,” tuturnya

“Tapi, tidak langsung ke bapak Presiden tapi melalui pihak ketiga yaitu Pertamina,” imbuhnya. 

Sehubungan dengan pemberian gratifikasi tersebut, Kasetpres itu mengaku tak tahu  proyek apa yang ingin dimuluskan oleh perusahaan itu.

“Saya tidak bisa menduga, nanti dibilang suudzon[berburuk sangka],”  tukasnya.

Sementara itu, dalam perkembangan yang sama, wakil menteri ESDM Arcandra Tahar berencana untuk menghapus skema kerja sama antara pemerintah dan swasta dalam proyek pembangunan kilang minyak dan gas.

Pasalnya, skema tersebut membuat proyek berjalan lama karena birokrasi yang berbelit. Oleh karena itu Kementerian ESDM berencana untuk mengubah skemanya baik dengan penugasan atau swasta murni. Terlebih lagi Presiden Jokowi juga mendorong agar swasta bisa masuk dalam proyek prioritas pemerintah.

 


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jokowi
Editor : Nancy Junita
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top