Kabar24.com, JAKARTA – Meskipun anggaran sejumlah lembaga hukum dipotong dalam APBN 2017, Menko Polhukam Wiranto tetap optimistis reformasi hukum akan tetap berjalan.
Wiranto mengatakan bahwa dirinya selama empat kali diberikan amanat berada di pemerintahan presiden yang berbeda. Menurutnya saat ini adalah yang paling adaptif terhadap kondisi nasional dan global yang sangat dinamis.
“Intinya pemerintah saat ini sungguh sangat serius menangani berbagai hal yang menyentuh kepentingan masyarakat,” ujar Wiranto di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (19/10/2016).
Wiranto memaparkan bahwa setelah dua tahun pemerintahan Jokowi bersama Jusuf Kalla, memang baru saat ini memulai reformasi hukum secara intensif.
Banyak hal yang akan menjadi titik perhatian pemerintah, karena masalah di bidang hukum sangatlah banyak.
Di antaranya ialah mengenai instrumen hukum, penegak hukum, dan budaya hukum yang saat ini tidak kondusif.
Ketidakpastian hukum, kata Wiranto, akan berdampak pada ketidakteraturan, kesemrawutan, dan berakhir pada ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah.
Hal itu sangat disadari oleh pemerintah saat ini, karena itu program reformasi hukum sangat diperlukan.
Ada dua hal yang menjadi fokus, yakni memberantas pungutan liar (pungli) dan penyelundupan.
Dua hal itu menurutnya sudah semakin meresahkan kehidupan masyarakat.
