Kabar24.com, JAKARTA - Banjir bandang yang terjadi September 2015 di Garut, Jawa Barat, menyebabkan kerugian materil hingga Rp288 miliar di sektor pemukiman, infrastruktur, sosial, ekonomi, dan lintas sektor lainnya.
Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), mengatakan perlu sinergi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan dunia usaha untuk melakukan rehabilitasi dan rekonsiliasi dampak banjir bandang di Garut pada September 2016.
“Estimasi kerusakan dan kerugian pascabencana banjir bandang di Garut mencapai Rp288 miliar. Nilai itu berasal dari kajian di sektor pemukiman, infrastruktur, sosial, ekonomi, dan lintas sektor. Kerugian di subsektor perumahan dan prasarana lingkungan sendiri mencapai Rp83 miliar,” katanya, Selasa (18/10/2016).
Sutopo menuturkan pendanaan untuk proses rehabilitasi dan rekonsiliasi pascabanjir bandang menjadi persoalan tersendiri. Anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), dan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) belum cukup untuk memperbaiki kerusakan dan kerugian yang diakibatkan.
Untuk itu, dunia usaha dan masyarakat perlu berperan lebih besar dalam mendukung proses rehabilitasi dan rekonsiliasi. Turut campurnya pelaku usaha terbukti dapat mempercepat proses rehabilitasi dan rekonsiliasi pascabencana.
“Pemahaman warga yang menjadi korban bencana di wilayah rawan bencana juga diperlukan untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonsiliasi. Banyak masyarakat yang lebih memilih dan memaksakan untuk membangun kembali rumahnya di lokasi rawan bencana, daripada pindah ke lokasi baru,” ujarnya.
Banjir bandang di Garut sendiri menyebabkan 2.525 orang harus mengungsi, dan 2.529 rumah rusak.
Proses rehabilitasi dan rekonsiliasi pascabanjir bandang di Garut sendiri akan dilaksanakan selama tiga tahun. Setelah tiga tahun, pembiayaan proses itu akan dianggarkan dalam APBD Garut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=300&h=221)
