Kabar24.com, JAKARTA- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur menegaskan, pihaknya tidak akan segan-segan menjatuhkan sanksi kepada Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara yang melakukan pungutan liar khususnya dalam pelayana publik.
Pernyataan tersebut disampaikan, usai mendampingi Presiden Joko Widodo meninjau Operasi Tangkap Tangan (OTT) di kantor Kementerian Perhubungan, Selasa (11/10/2016).
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada Kapolri dan Menteri PANRB untuk melakukan pemberantasan pungli di seluruh kementerian dan lembaga. Kalau pelakunya PNS, Presiden memerintahkan untuk langsung memecat. "Saya sudah perintahkan ke Kapolri, Menhub, Menpan, kita tangkap, langsung pecat yang bersangkutan ini," kata Jokowi.
Jokowi mengisahkan, pihaknya baru saja membentuk Tim Operasi Pemberantasan Pungli (OPP). Belum selesai rapat, ia mendapat laporan bahwa telah dilakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kementerian Perhubungan. "Mulai hari ini stop pungli. Sekarang sudah ada OPP, baru saja sekitar se-jam yang lalu, sudah kejadian yang seperti ini," tutur Jokowi.
Terkait operasi tangkap tangan ini, polisi menggeledah sejumlah ruangan di lantai 6 dan lantai 12 Kemenhub. Pihak yang ditangkap mulai dari calo dan pegawai Kemenhub. "Ada calo yang mengurus, ada juga petugas yang ditangkap dan kemudian dikembangkan, ditangkap petugas lain," ujar Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
Menteri Asman menambahkan, ASN yang terbukti melakukan korupsi termasuk pungli akan langsung diproses, dan pihaknya tidak segan – segan untuk memecatnya. “Hal itu perlu dilakukan agar ada efek jera,”ujar Asman tegas.
Terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan polisi di Kementerian Perhubungan, Asman mengatakan, pihaknya akan menunggu tindaklanjut pengusutan yang tengah di lakukan oleh jajaran kepolisian. “Kita tunggu saja proses yang yang dilakukan dari pihak kepolisian,”tambahnya.
Dia mengakui, meskipun pihaknya terus berupaya mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik di berbagai instansi pemerintah, namun masih ada saja oknum-oknum PNS yang melakukan pungli.
Kejadian di Kementerian Perhubungan, yang bahkan mndapat perhatian khusus dari Presiden Jokowi, harus dijadikan momentum untuk memberantas pungli utamanya dalam pelayanan publik.
