DEWAN KEAMANAN TURKI: Minta Perpanjangan Keadaan Darurat

Bisnis.com, ANKARA,  Turki  - Dewan Keamanan Nasional Turki akan mengajukan perpanjangan keadaan darurat yang dikeluarkan setelah adanya kudeta yang gagal pada Juli, kata mereka pada Rabu (28/9/2016), sebuah langkah yang diperkirakan sejak Presiden Tayyip Erdogan mengutarakan gagasan itu.

Erdogan mengumumkan sebuah keadaan darurat nasional selama tiga bulan pada 20 Juli lalu, dan mengatakan bahwa itu akan mengizinkan pihak berwenang untuk mengambil langkah cepat terhadap mereka yang berada di balik insiden itu, dimana sekelompok tentara mencoba untuk menggulingkan pemerintah dan menewaskan setidaknya 240 orang.

"Untuk mengambil langkah pencegahan demi melindungi hak-hak dan kebebasan warga negara, demokrasi dan prinsip undang-undang kami, telah diputuskan bahwa sebuah perpanjangan keadaan darurat sebaiknya diutarakan," dewan keamanan mengatakan dalam sebuah pernyataan.

Mereka tidak memberikan informasi berapa lama waktu perpanjangan yang mereka ajukan.

Erdogan telah mengatakan bahwa tidak akan ada halangan untuk memperpanjang keadaan darurat. Dalam tindakan keras menyusul terjadinya kudeta, sekitar 100.000 orang dari kepolisian, pegawai negeri, militer dan pengadilan telah dipecat atau diberhentikan. Sebanyak 40.000 orang lain telah ditahan.

Sejumlah sekutu Barat Turki dan kelompok hak asasi manusia telah menyampaikan komentar mereka terhadap tindakan keras itu, yang mengkhawatirkan Erdogan menggunakan kudeta itu sebagai sebuah pembuka demi menangkal perbedaan pendapat.

Pemerintah menyalahkan para pengikut ulama Fethullah Gulen atas kudeta tersebut, dan mengatakan bahwa diperlukan adanya penyingkiran untuk mengatasi pengaruh Gulen di negara itu.

Gulen, yang mengasingkan diri di Amerika Serikat sejak 1999, telah menyangkal segala keterlibatan dalam usaha kudeta itu dan mengutuk insiden tersebut.