Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Posisi Strategis Indonesia di Pasifik Kembali Ditegaskan

Pemerintah Indonesia dalam Dialog Forum Negara Kepulauan Pasifik (Pacific Islands Forum/PIF) ke-28 kembali menegaskan posisi strategis Indonesia di Pasifik, seperti disampaikan dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Rabu (14/9/2016).
Presiden Jokowi/Bisnis-Rahman
Presiden Jokowi/Bisnis-Rahman

Bisnis.com, JAKARTA -  Pemerintah Indonesia dalam Dialog Forum Negara Kepulauan Pasifik (Pacific Islands Forum/PIF) ke-28 kembali menegaskan posisi strategis Indonesia di Pasifik, seperti disampaikan dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Rabu (14/9/2016).

Delegasi RI menyampaikan bahwa Pasifik penting bagi Indonesia, dan sebaliknya Indonesia juga penting bagi Pasifik.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Delegasi RI pada agenda penguatan regionalisme kawasan Pasifik, "Post-Forum Dialogue" (PFD) ke-28, "Pacific Islands Forum" (PIF) di Pohnpei, Federasi Mikronesia.

Pertemuan itu dibuka oleh Ketua PIF yang baru, Presiden Federasi Mikronesia, Peter M. Christian, yang menggantikan Perdana Menteri Papua Nugini Peter O Neill.

PFD merupakan pertemuan terakhir dari rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi PIF ke-47, yang mempertemukan 18 negara anggota dengan 17 negara mitra wicara PIF, salah satunya untuk mengkomunikasikan hasil KTT PIF yang tertuang dalam Komunike.

Berbeda dengan Komunike 2015, Komunike KTT PIF 2016 tidak mencantumkan adanya usulan untuk pengiriman misi pencari fakta ke Papua.

Para pemimpin negara Kepulauan Pasifik sepakat bahwa isu Papua merupakan hal yang sensitif, maka perlu menjalin hubungan konstruktif dan terbuka dengan Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Delegasi RI tetap menolak dengan tegas campur tangan luar terhadap urusan dalam negeri Indonesia.

Terkait tuduhan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua dari beberapa individu dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) asing, Delegasi RI menegaskan bahwa tuduhan tersebut didasari dengan itikad tidak baik dan motivasi politik.

Delegasi RI juga menegaskan bahwa Indonesia memiliki mekanisme nasional yang kredibel terkait pemajuan dan perlindungan HAM. Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, perlindungan HAM merupakan amanah konstitusi bagi Indonesia.

Pada pertemuan tersebut, pemerintah RI juga menyampaikan bahwa Indonesia merupakan bagian dari Pasifik secara geografis dan kultural, dan sebanyak 11 juta dari 240 juta penduduk Indonesia memiliki latar belakang budaya Melanesia.

Pemerintah RI tetap berkomitmen untuk melakukan kerja sama konstruktif dengan negara anggota PIF, dan Indonesia juga secara strategis dapat menjadi jembatan antara Pasifik dengan Asia dan Samudera Hindia.

PIF adalah forum kerja sama regional di kawasan Pasifik yang bertujuan untuk memperkuat kerja sama dan integrasi, dengan menyatukan sumber daya setempat dan menyatukan kebijakan guna mencapai pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, tata pemerintahan yang baik dan keamanan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Martin Sihombing
Sumber : ANTARA
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper