Kabar24.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri menjalin kerja sama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) dan PT Microsoft dalam penerapan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintah untuk mewujudkan konsep smart city.
Dilansir dari laman Kemendagri, Rabu (7/9/2016), kerja sama itu ditandai dengan MoU antara Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Wakil Rektor UGM Paripurna Sugarda, dan Presiden Direktur PT Microsoft Indonesia Andreas Diantoro di Gedung Pascasarjana UGM, Yogyakarta.
Menurut Tjahjo, konsep kota cerdas dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai basis optimalisasi pelayanan masyarakat wajib diterapkan saat ini.
Program smart city ini, kata dia juga dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan antara pusat dan daerah secara efektif, efisien, dan taat kepada hukum. Tujuannya untuk mempercepat reformasi birokrasi dan memperkuat sistem otonomi daerah.
"Kami menargetkan pertengahan 2017 seluruh pemerintah daerah sudah bisa menerapkan konsep itu," katanya.
Dari 538 kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia, Tjahjo mengatakan hingga saat ini belum ada satu pun yang telah menerapkan sistem smart city secara optimal.
Melalui konsep smart city, menurut dia, akan memberikan keleluasaan bagi seluruh lapisan masyarakat ikut mengontrol proses pengambilan keputusan politik pembangunan, baik menyangkut perencanaan anggaran, hingga penyusunan undang-undang dan peraturan daerah (perda).
Pembangunan smart city di masing-masing wilayah, menurut dia juga sebagai fasilitas dalam meningkatkan sinergi antara akademisi, dunia usaha, pemerintah dan juga komunitas yang ada di daerah sehingga mampu mempercepat pencapain tujuan otonomi daerah.
"Semoga dengan adanya kerja sama ini pembangunan smart city di Indonesia dapat dipercepat dalam rangka mencapai tujuan otonomi daerah," ujarnya.
