Bisnis.com, JAKARTA - Di tengah kontroversi yang merebak, Lembaga Ketahanan Nasional mendukung pembentukan sekolah parlemen sebagai upaya meningkatkan kualitas legislator.
Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Agus Widjojo menilai semua usaha yang dilakukan untuk menyiapkan kualitas pejabat publik dalam menjalankan kewenangan secara efektif tentu akan sangat baik, termasuk usulan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tersebut.
“Saya rasa tidak ada tabrakan antarsekolah parlemen, karena itu bidangnya spesialisasi parlemen, itu bagus saling mengisi dan melengkapi,” ujarnya di Istana Wakil Presiden, Selasa (30/8/2016).
Menurut dia, sekolah parlemen akan secara khusus bertugas memberi pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas anggota parlemen. Hal itu berbeda dengan Lemhanas yang memiliki tiga fungsi umum, yakni menyelenggarakan pendidikan bagi calon pimpinan tingkat nasional, melaksanakan pengkajian strategis, dan mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan.
Menanggapi adanya kontroversi bahwa pembentukan sekolah parlemen akan menimbulkan pemborosan anggaran, Agus menilai fenomena itu justru baik sebagai proses pembuatan kebijakan publik.
“Justru itu bagus, sebagai sebuah kebijakan publik itu dibuka untuk mendapat konsultasi publik, menerima masukan, dan memperkaya kebijakan yang dilahirkan,” katanya.
Dalam kesempatan berbeda, Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai sekolah parlemen tak perlu dibentuk. Lebh baik, lanjutnya, masing-masing partai politik yang mengadakan pelatihan dan penataran bagi para anggota parlemen.
“Ia gak perlu [sekolah parlemen]. Sebelum dipilih kan mereka [anggota parlemen] harus mampu bicara soal DPR, diadakan Penataran oleh masing-masing Partai,” ucapnya.
Sebelumnya, DPR mewacanakan pembentukan sekolah parlemen sebagai upaya meningkatkan kualitas anggota dewan.
Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan sekolah parlemen diharapkan bisa meningkatkan standar kualitas legislator dari berbagai fungsi, baik sebagai pembuat undang-undang, penyusun APBN, dan fungsi pengawasannya.
Sekolah yang ditargetkan dapat direalisasikan tahun ini rencananya diikuti seluruh anggota DPR RI dan anggota DPRD di seluruh Indonesia. Terkait anggaran, Ade menegaskan dana yang dibutuhkan terbilang minim, menggunakan dana dari pengalihan biaya bimbingan teknis anggota dewan.
