Kabar24.com, JAKARTA - Forum Banten Bersih mengimbau partai politik untuk tidak mengusung bakal calon gubernur dan wakil gubernur dari keluarga dinasti dan memilih kandidat yang memiliki rekam jejak bersih.
Forum tersebut juga mengajak masyarakat untuk tidak memilih kandidat gubernur dan wakil gubernur yang memiliki rekam jejak yang buruk dan tidak berintegritas.
"Mengimbau masyarakat menghukum partai politik yang mengusung bakal calon yang tidak memiliki rekam jejak bersih dengan cara tidak memilih partai politik di pemilu selanjutnya," tulis Forum Banten Bersih dalam siaran pers yang didistribusikan Indonesia Corruption Watch, Sabtu (30/7/2016).
Banten merupakan satu dari lima daerah di Indonesia yang dijadikan sorotan utama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena tingkat korupsi yang tinggi.
Menurut Forum Banten Bersih, Banten mencatatkan sejarah buruk terkait kepala daerahnya yang diberhentikan dari jabatannya karena kasus korupsi. Mulai dari gubernur pertama Banten Djoko Munandar yang diberhentikan, karena dugaan korupsi dana perumahan DPRD hingga Ratu Atut Chosiyah yang juga diberhentikan dari jabatannya karena kasus suap pilkada dan alat kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Banten.
Dalam periode Ratu Atut Choisiyah berkuasa (2005-2013), Provinsi Banten dikelola secara ‘kekeluargaan’. Anggota keluarganya menempati banyak posisi penting seperti anggota DPRD dan organisasi-organisasi semi-pemerintah. Begitu pula dengan proyek-proyek yang dikelola pemerintah daerah, dimonopoli anggota keluarga.
Hal tersebut terkonfirmasi ketika KPK berhasil melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang berujung pada penangkapan Gubernur Banten saat itu Ratu Atut dan adiknya TB Chaery Wardhana alias Wawan.
"Hubungan adik dan kakak kandung antara Ratu Atut dan Wawan seolah menunjukan bahwa korupsi yang dilakukan di Banten dilaksanakan bersama Atut dan keluarganya," tulis Forum Banten Bersih.
Menurutnya, mengingat dampak buruk korupsi yang dilakukan Ratu Atut dan keluarga, seperti hancurnya infrastruktur, pelayanan publik, dan rusaknya birokrasi, harus ada upaya serius untuk membangun Banten tanpa korupsi.
Satu cara yakni memberi sanksi sosial bagi pemimpin korup pada momentum Pilkada 2017 dengan cara antara lain mendorong partai politik dan masyarakat tidak mengusung dan memilih calon gubernur atau wakil gubernur yang berasal dari keluarga dinasti.
"Ini merupakan salah satu upaya untuk memberi efek jera bagi siapa pun yang akan memimpin Banten untuk tidak menyelewengkan kekuasaan."
