Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Menteri Yuddy Kaget, 121 Orang Cuti di BKPM

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjadi lembaga negara yang paling disorot Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN-RB) terkait perilaku disiplin pegawai.
Lili Sunardi
Lili Sunardi - Bisnis.com 11 Juli 2016  |  15:09 WIB
Menteri Yuddy Kaget, 121 Orang Cuti di BKPM
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi. Foto:Bisnis - ABdullah Azzam
Bagikan

Kabar24.com, JAKARTA - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjadi lembaga negara yang paling disorot Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN-RB) terkait perilaku disiplin pegawai.

Yuddy Chrisnandi, Menteri PAN-RB, mengaku terkejut ada 121 orang dari 642 pegawai di BKPM yang tidak masuk usai libur Lebaran karena cuti. Pasalnya, dia telah mengeluarkan edaran yang mengimbau agar pegawai negeri sipil (PNS) tidak cuti usai libur Lebaran.

“Tahun depan yang mengambil cuti harus diatur, karena saat ini jumlah pegawai yang cuti terlalu banyak,” katanya, Senin (11/7/2016).

Yuddy juga menyoroti pelayanan di empat instansi yang memiliki perwakilan di BKPM, karena tidak ada petugas yang bekerja. Keempat instansi tersebut adalah perwakilan Kementerian Perdagangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Badan Standarisasi Nasional.

Menurutnya, bagian kepegawaian masing-masing instansi tersebut harus mengecek langsung keberadaan petugas yang seharusnya melakukan pelayanan di BKPM. PNS yang melakukan pelayanan wajib datang dan melakukan tugasnya di pos perwakilan tersebut.

Yuddy pun memastikan akan memberi teguran keras kepada PNS yang dengan sengaja tidak masuk atau bolos di hari pertama kerja usai libur Lebaran. Teguran itu berupa surat peringatan pertama yang akan mempengaruhi karirnya.

“Kalau mereka [PNS] mengabaikan pelayanan publik, mereka akan mendapat surat peringatan pertama. Bagi PNS, teguran tertulis itu sudah sangat berat, apalagi di DKI Jakarta,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kemenpan rb ramadan 2016
Editor : Nancy Junita
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

Terpopuler

Banner E-paper
back to top To top