Kabar24.com, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi rencananya akan kembali menyambangi Komisi III DPR RI untuk memaparkan hasil investigasi terhadap audit BPK terkait pembelian lahan milik Yayasan Keaehatan Sumber Waras (YKSW), Rabu (15/6/2016).
Pemaparan itu dilakukan, setelah waktu yang tersedia dalam rapat dengar pendapat (RDP) kemarin tidak mencukupi bagi KPK untuk memaparkan hasil investigasinya.
"Ya kami akan memberikan jawaban yang detail soal pertanyaan-pertanyaan mereka," kata Komisioner KPK La Ode M. Syarief seusai rapat kemarin.
Dalam rapat sebelumnya, sejumlah komentar pedas terkait hasil investigasi KPK muncul dari para anggota dewan. Mereka bertanya ada ketidaksesuaian hasil investigasi dengan audit BPK.
DPR melihat BPK sebagai auditor negara seharusnya dipercaya, terlebih selama ini KPK sangat mengandalkan hasil audit BPK dan BPKP.
Politisi Partai Gerindra Desmond J. Mahesa contohnya, dia menyatakan kejadian itu pertama kali terjadi ketika KPK tak mempercayai hasil audit BPK. Dia juga menyoroti keberadaan lembaga swadaya masyarakat dalam investigasi KPK tersebut.
Meski demikian, jika nanti terbukti bahwa data BPK yang salah. Maka, DPR RI akan merekomendasikan ketua BPK untuk dicopot.
Prokontra soal hasil audit pembelian lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras itu muncul setelah laporan BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2014 menemukan pengadaan lahan tersebut lebih mahal dari harga semestinya.
Versi BPK, akibat harga yang kemahalan itu, negara diduga mengalami kerugian sekitar Rp191 miliar dari total
pembelian lahan senilai Rp800 miliar
Sementara itu versi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut menyembunyikan kebenaran soal pengadaan lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW).
