Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Soal Terorisme dan Komunisme, Hanafi PAN Salahkan Negara

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) revisi Undang-undang (UU) Terorisme Hanafi Rais menilai selama ini masih banyak kesalahan dalam memandang munculnya aksi terorisme.
Massa yang tergabung dalam Forum Umat Islam, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dan MUI Kota Bogor melakukan aksi penolakan terhadap paham komunis PKI di Gedung DPRD Kota Bogor, Jawa Barat/Antara
Massa yang tergabung dalam Forum Umat Islam, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dan MUI Kota Bogor melakukan aksi penolakan terhadap paham komunis PKI di Gedung DPRD Kota Bogor, Jawa Barat/Antara

Kabar24.com, JAKARTA-- Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Revisi Undang-undang (UU) Terorisme Hanafi Rais menilai selama ini masih banyak kesalahan dalam memandang munculnya aksi terorisme.

Pasalnya, menurut dia, terorisme dianggap muncul semata-mata dari masyarakat.

"Secara sadar atau tidak, ada anggapan seolah-olah bahwa sumber terorisme itu ada di masyarakat. Terorisme dan komunisme, dianggap muncul dari masyarakat, kedua-duanya dipahami karena ada sesuatu yang salah dengan masyarakat," ungkap Hanafi saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pansus Teroris di Kompleks Parlemen, Rabu (1/6/2016).

Menurutnya, terorisme dan komunisme muncul akibat respons dari kegagalan negara dalam menjalankan tugasnya, contohnya adalah dalam konteks kesejahteraan.

"Kita harus ubah cara pandang bahwa terorisme atau komunisme sumbernya ada di masyarakat, tapi sumbernya dari negara sendiri. Negara itu punya kegagalan-kegagalan menjalankan tugas konstitusionalnya," papar Hanafi.

Dia menjelaskan Pansus saat ini masih menggodok pembahasan perubahan UU No. 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Sejumlah pihak pun telah dimita masukannya untuk menyempurnakan revisi ini.

Untuk itu, politisi PAN ini mendorong agar masyarakat bisa mengawasi pemerintah, terutama aparat menjalankan UU dalam pemberantasan terorisme.

"Kita ingin segala elemen masyarakat, lintas agama, itu kompak satu suara, sama-sama lebih kuat awasi pemerintah atau negara untuk tanggung jawab lakukan tugas konstitusionalnya," tandasnya.

 


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper