CEGAH KORUPSI: KPK Bekali Kepala Daerah Se- Banten

Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan workshop tentang Integritas kepada kepala daerah se-Provinsi Banten
Edi Suwiknyo | 17 Mei 2016 13:10 WIB
Penyidik KPK - Antara

Kabar24.com, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan workshop tentang Integritas kepada kepala daerah se-Provinsi Banten.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan workshop ini diharapkan mampu mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta memastikan semua sistem yang dibangun dapat selaras dan sesuai dengan kebutuhan.

“KPK berharap dari workshop ini mampu menginspirasi para pemimpin daerah untuk membangun daerahnya dengan mengedepankan transparansi dan akuntabel,” kata Syarief, Selasa (17/5/2016).

Dia mengapresiasi komitmen Pemprov Banten dalam membangun integritas bagi kepala daerahnya agar terhindar dari korupsi.

“Saya berharap, para kepala daerah bisa menjalankan roda pemerintahannya dengan amanah dan integritas tinggi sehingga akan terjadi perbaikan di Banten," imbuh dia.

Para peserta terdiri dari 8 pasangan wali kota/bupati dan wakilnya di wilayah Provinsi Banten. Kedelapan daerah tersebut terdiri dari empat kota dan empat kabupaten, antara lain Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Pandeglang.

Selain itu, para peserta juga terdiri dari para pimpinan legislatif di provinsi itu, yakni Ketua DPRD Prov Banten serta 8 ketua DPRD dari masing-masing kota dan kabupaten.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Koordinasi Supervisi Penindakan dan Pencegahan Terintegrasi yang dilakukan pada Provinsi Banten. Banten merupakan salah satu dari enam provinsi yang didampingi KPK dalam upaya pemberantasan korupsi melalui bidang pencegahan.

Adapun, KPK mendorong para pimpinan daerah dan penyelenggara negara di lingkungan Provinsi Banten, untuk bersama-sama berupaya meningkatkan komitmen antikorupsi sehingga tata kelola pemerintah bisa berjalan dengan bersih, transparan dan akuntabel.

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
korupsi

Editor : Linda Teti Silitonga

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top