Kabar24.com, JAKARTA - Travel warning atau peringatan perjalanan dinilai sebagai salah satu cara agar WNI tidak menjadi korban penculikan dan penyanderaan kelompok Abu Sayyaf.
Wakil Ketua DPR RI bidang Politik dan Keamanan Fadli Zon meminta pemerintah segera mengeluarkan travel warning atau peringatan perjalanan menuju daerah-daerah perairan yang berpotensi terjadi aksi penyanderaan oleh kelompok ekstrem Abu Sayyaf.
"Harusnya pemerintah buat travel warning, supaya warga negara Indonesia tidak mendekati daerah-daerah perairan Filipina di mana telah terjadi penyanderaan terhadap warga negara kita kemarin, seperti di Pulau Tawitawi," ujar Fadli Zon di Jakarta, Senin (18/4/2016).
Menurut Fadli Zon, peringatan perjalanan itu merupakan salah satu upaya yang lazim segera dikeluarkan pemerintah untuk melindungi warga negaranya.
Sementara itu berkaitan upaya penyelamatan WNI yang diduga disandera oleh kelompok ekstimris Abu Sayyaf, Fadli kembali mengusulkan agar dilakukan negosiasi damai.
Dia menilai negosiasi perlu dilakukan karena Indonesia tidak mungkin menerjunkan kekuatan militer di Filipina.
"Negosiasi ini bisa dibangun secara informal dengan kelompok di sana," kata Fadli Zon.
Sebelumnya Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyatakan TNI mengerahkan dua kapal perang ke perbatasan Filipina untuk merespons aksi penyanderaan terhadap WNI yang diduga kembali dilakukan kelompok Abu Sayyaf.
Dia mengatakan sejak Jumat malam (15/4/2016) TNI sudah mengerahkan dua kapal perang yakni, KRI Badau-841 dan KRI Slamet Riyadi-352 ke daerah perbatasan untuk melakukan penjagaan di perairan tersebut.
"Saya tegaskan TNI sudah menyiapkan pasukan untuk melakukan tindakan tegas, saya ulangi TNI sudah menyiapkan pasukan untuk melaksanakan tindakan tegas baik di laut, darat dan hutan saya siap. Kapan pelaksanaan adalah bagaimana koordinasi dengan pemerintah Filipina," tegasnya.
Jenderal bintang empat ini menyebutkan, pihaknya akan melaksanakan koordinasi dengan Panglima Angkatan Bersenjata Filipina dan Malaysia untuk bersama-sama melakukan patroli bersama terkoordinasi.
"Patroli bersama terkoordinasi itu maksudnya, kami mengawal sampai batas perbatasan terluar Zona Ekonomi Esklusif (ZEE), setelah itu di wilayah Filipina ya Filipina dan di wilayah Malaysia ya wewenang Malaysia," ujarnya.
Namun apabila terjadi sesuatu di wilayah negara Malaysia ataupun Filipina, kata Gatot, maka siapapun militer yang mampu hadir dengan cepat diperbolehkan melakukan penanganan.
"Ini langkah-langkah yang segera dilakukan. Itulah perjanjian yang kita buat nantinya, salah satu klausulnya seperti itu (bisa masuk ke wilayah negara tempat terjadinya gangguan)," kata mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ini.
Panglima TNI pun optimistis bila nota kesepahaman patroli terkoordinasi itu ditandatangani, maka perairan perbatasan ketiga negara menjadi aman.
