Kabar24.com, MAKASSAR – Bos Bosowa Grup Aksa Mahmud yang namanya ikut terdaftar dalam Panama Papers menilai informasi yang terungkap dalam dokumen tersebut seharusnya bisa digunakan pemerintah untuk mencari solusi dan memperbaiki kebijakan fiskal di Indonesia.
Menurutnya, munculnya fenomena dunia usaha yang berusaha menyembunyikan harta dari pajak dari negara bisa menjadi indikator perlunya penataan ulang kebijakan fiskal agar bisa menciptakan rasa nyaman bagi masyarakat, dan meminimalisasi aliran dana ke luar negeri.
“Rasa nyaman terkait pajak ini tidak hanya untuk dunia usaha, tetapi juga untuk pegawai swasta dan pegawai negeri sipil. Selama ini mereka sudah membayar pajak penghasilan saat terima gaji, tetapi saat masuk ke rumah makan dikenakan pajak lahi, menginap di hotel juga kena pajak,” paparnya kepada Bisnis, Rabu (6/4/2016).
Hal tersebut membuat masyarakat harus membayar pajak yang berlipat dan tentunya membebani mereka. Dia menilai, seharusnya konsep pungutan pajak bisa diubah, misalnya dengan menaikkan tarif PPH No. 21 menjadi 15% dan mengeluarkan kartu khusus bagi para pegawai yang bisa membebaskan mereka dari pajak lainnya.
Di sisi lain, pengusaha yang terkait dengan dokumen Panama Papers tidak seharusnya langsung dicap melakukan pelarian dana demi menghindari pajak. Melainkan mereka mengikuti aturan main yang ditetapkan bank kreditur ketika menyimpan dana di luar negeri.
“Nasionalisme pengusaha tidak bisa dilihat dari satu aspek saja. Saat ini pengusaha Indonesia bertahan untuk menghadapi krisis global. Jangan buat situasi ekonomi makin galau, ini tidak baik bagi bangsa kita,” imbuhnya.
Dia menambahkan, selama ini dana pinjaman dari luar negeri yang didapatkan para pengusaha dan perusahaan di Indonesia harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh bank kreditur asing, sehingga tidak serta merta orang yang menyimpan dana di Panama karena bertujuan untuk menghindari pajak.
Seperti diketahui, The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) membongkar dugaan keterlibatan para pemimpin dunia, politisi dan selebritas yang menyimpan uang mereka di negara-negara surga pajak.
Laporan ICIJ yang berjudul The Panama Papers menunjukkan bagaimana kepemilikan perusahaan dari 140 politisi dan pejabat publik di seluruh dunia. Di antaranya adalah Perdana Menteri Islandia, Presiden Ukraina dan Raja Arab Saudi.
ICIJ menyatakan dalam 11,5 juta dokumen rahasia terungkap bagaimana firma hukum dan bank besar global menjual kerahasiaan finansial kepada para politisi, pelaku kejahatan, pedagang narkotika, miliuner, selebiritis hingga bintang olahraga.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
