Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com

Konten Premium

Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Kuasa Hukum Terpidana Pencuri Sarang Walet Gugat UU Kejaksaan

Hak pengesampingan perkara yang dimiliki Jaksa Agung digugat kuasa hukum terpidana kasus pencurian sarang burung walet atas nama kliennya.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 31 Maret 2016  |  12:37 WIB
Kuasa Hukum Terpidana Pencuri Sarang Walet Gugat UU Kejaksaan
Jaksa Agung HM Prasetyo: Hak pengesampingan perkara digugat - Antara
Bagikan

Kabar24.com, JAKARTA - Hak pengesampingan perkara yang dimiliki Jaksa Agung digugat kuasa hukum terpidana kasus pencurian sarang burung walet atas nama kliennya.

Terpidana kasus pencurian sarang burung walet mengajukan permohonan uji materi ketentuan Pasal 35 huruf c Undang Undang Kejaksaan di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait tugas dan wewenang Jaksa Agung.

"Kewenangan Jaksa Agung untuk pengesampingkan perkara berdasarkan Pasal 35 huruf C Undang Undang Kejaksaan, sangat rentan untuk disalahgunakan," ujar kuasa hukum pemohon, Ignasius Supriyadi di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Kamis (31/3/2016).

Adapun Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan menyebutkan bahwa Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang untuk dapat mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.

Pemohon menilai bahwa ketentuan tersebut menyebabkan para pemohon sulit untuk mendapatkan keadilan. Penggunaan wewenang tersebut kemudian dianggap oleh pemohon bertentangan dengan hak asasi manusia karena bersifat diskriminatif.

Para pemohon merupakan terpidana kasus pencurian sarang burung walet pada tahun 2004 yang mengaku mendapat penyiksaan berupa penembakan ketika ditangkap oleh aparat kepolisian, yang kala itu dipimpin Kepala Satuan Reserse Polres Bengkulu Novel Baswedan.

Pada tahun 2012 para pemohon menuntut keadilan dan meminta agar kasus penembakan tersebut diusut yang kemudian Novel ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus penembakan tersebut.

Pada Januari 2016 berkas perkara kasus tersebut dilimpahkan oleh jaksa penuntut umum ke Pengadilan Negeri (PN) Kota Bengkulu, namun kemudian berkas tersebut kembali ditarik dengan alasan untuk diperbaiki.

Akan tetapi pada kenyataannya berkas perkara tersebut tidak pernah diajukan kembali ke PN Bengkulu dan jaksa penuntut umum mengeluarkan surat ketetapan yang berisi penghentian penuntutan atas kasus tersebut dengan alasan tidak cukup bukti dan telah kedaluwarsa.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kejaksaan agung uji materi

Sumber : Antara

Editor : Saeno
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top